Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.
Bebaca.id, Tenggarong – Geliat pembangunan di Kecamatan Loa Kulu terus mendapat pengawalan ketat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berbagai persoalan krusial yang mengemuka di lapangan, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan yang belum tuntas, konflik agraria, hingga tersendatnya penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa, kini menjadi atensi serius para wakil rakyat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara khusus menyoroti urgensi pembenahan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia mencatat sejumlah titik prioritas yang membutuhkan penanganan segera, seperti perbaikan badan jalan yang longsor di kawasan Jonggon, serta pembukaan akses penghubung antarkawasan yang dinilai masih jauh dari kata layak.
Dua akses utama yang menjadi sorotan tajam adalah penyelesaian proyek Jembatan Sungai Payang dan peningkatan badan jalan Margasari yang menjadi akses vital menuju Sungai Payang. Menurutnya, kedua infrastruktur tersebut memegang peranan sentral dalam memutar roda ekonomi dan menunjang kelancaran mobilitas warga setempat.
“Jembatan Sungai Payang itu juga menjadi bagian terpenting yang harus diselesaikan. Kemudian jalan Margasari yang tembus Sungai Payang harus menjadi perhatian, karena aksesnya di sana cukup memprihatinkan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Di luar persoalan infrastruktur fisik, Ahmad Yani juga menampung sederet keluhan terkait sengketa pertanahan. Aspirasi yang disuarakan masyarakat mencakup dominasi Hak Guna Usaha (HGU), polemik lahan pertambangan, pemenuhan kewajiban plasma 20 persen bagi warga, hingga penyelesaian sengketa lahan Kalpataru di Loa Kulu. Seluruh benang kusut agraria ini, tegasnya, harus segera diurai agar hak-hak masyarakat tidak terus terabaikan.
Tak berhenti di situ, keluh kesah juga datang dari para aparatur pemerintahan desa. Mereka menyoroti realisasi BKK desa yang tak kunjung tuntas meski telah memasuki bulan November, serta pelaksanaan program RTKU Terbaik yang dinilai masih berjalan lambat dan belum memiliki kejelasan.
Merespons tumpukan persoalan tersebut, Ahmad Yani menegaskan bahwa keluhan para kepala desa tidak akan sekadar ditampung menjadi catatan di atas kertas. Institusi legislatif bersiap mengambil langkah konkret melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap kinerja instansi eksekutif terkait.
“Kita harap problem-problem yang disampaikan kepala desa tadi bisa diselesaikan melalui tindak lanjut, apakah itu RDP, kemudian kita melakukan tindakan pengawasan juga,” katanya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa seluruh hasil serapan aspirasi ini akan menjadi amunisi bagi DPRD untuk memperjuangkan usulan pembangunan yang sebelumnya gagal terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan-usulan strategis tersebut akan didorong untuk masuk dalam postur perencanaan APBD tahun 2027 dan 2028 dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Ada yang kita simpan di tahun 2028, ada yang kita selesaikan untuk tahun 2027. Intinya, bagaimana program-program pemerintah Kecamatan Loa Kulu beserta seluruh desa dan masyarakatnya bisa kita akomodir,” jelasnya.
Terkait program pembangunan yang telah disahkan dalam APBD murni 2026, Ahmad Yani mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskannya sebelum tutup tahun anggaran. Kendati menyadari adanya kendala teknis di lapangan maupun persoalan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan dalih untuk menunda hak pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Untuk tahun 2026, semua pekerjaan yang masuk di APBD ini harus diselesaikan. Reses ini bagaimana mengakomodir program-program pemerintah Kecamatan Loa Kulu, seluruh desa, kemudian masyarakatnya, supaya bisa kita cover di tahun 2027 maupun 2028,” tutupnya.
Melalui pengawalan ketat dan komitmen legislatif ini, berbagai hambatan pembangunan di Kecamatan Loa Kulu diharapkan dapat segera terurai satu per satu. Sinergi antara ketegasan pengawasan DPRD dan responsivitas pemerintah daerah kelak diyakini mampu menuntaskan dahaga infrastruktur, menengahi konflik lahan, serta menjamin kelancaran kucuran anggaran desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara paripurna.
(*adv)
Editor : Reihan Noor



