Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.

Soroti BKK Desa yang Tertahan, Ketua DPRD Kukar Tuntut Penjelasan OPD

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.

Bebaca.id, Tenggarong – Lancarnya roda pemerintahan di tingkat desa sangat bergantung pada ketersediaan dan kepastian alokasi anggaran. Sayangnya, belum terealisasinya transfer dana dari pemerintah pusat kini memicu efek domino yang berdampak pada tersendatnya pemenuhan hak-hak finansial desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Situasi krisis ini pun memantik atensi tajam dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani.

Persoalan ini mencuat menyusul derasnya keluhan dari sejumlah pemerintah desa (pemdes) yang kebingungan akibat belum jelasnya penyaluran anggaran yang menjadi nyawa bagi program pembangunan di wilayah mereka. Dana krusial yang tengah mandek tersebut meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) hingga Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

Ahmad Yani membeberkan bahwa hingga memasuki bulan November 2026, jeritan para kepala desa terkait anggaran yang belum cair masih terus terdengar. Ia menyebut, belum masuknya kucuran dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kekosongan postur pembiayaan tersebut.

“Ya belum, tidak ada sama sekali. Kita harapkan kalau terkait misalnya ada anggaran desa yang belum clear, belum beres, itu kan salah satu alasannya anggarannya belum tersedia,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, krisis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan penjelasan terperinci agar tidak memicu ketidakpastian yang berkepanjangan. Terlebih, pemdes sangat membutuhkan kepastian dana tersebut untuk membiayai operasional pelayanan publik dan eksekusi program kemasyarakatan.

“Pemerintah desa sekarang juga menjerit karena anggarannya tidak didapatkan. Walaupun itu sudah menjadi hak desa, termasuk bantuan keuangan khusus desa,” katanya.

Tidak hanya menyoroti ADD dan BKK, Ahmad Yani juga mengevaluasi program RTKU Terbaik yang dinilai masih jalan di tempat dan belum memiliki kejelasan arah pelaksanaan. Guna mengurai benang kusut birokrasi ini, lembaga legislatif bersiap mengambil tindakan tegas dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Forum RDP ini akan dijadikan ruang interogasi konstitusional bagi DPRD untuk meminta pertanggungjawaban serta rincian perkembangan penyaluran anggaran, membedah kendala pelaksanaan di lapangan, hingga menuntut jawaban pasti mengenai penyebab tertahannya hak-hak desa tersebut.

“Secara teknis yang bisa menjelaskan itu OPD terkait. Progresnya seperti apa, pelaksanaannya kenapa, kemudian masalahnya anggaran belum sampai ke desa, itu harus dijawab tuntas. Itu bagian daripada aspirasi yang disampaikan pada kesempatan ini,” tutupnya.

Melalui langkah tegas pengawasan dan pemanggilan RDP ini, DPRD Kukar bertekad memecah kebuntuan birokrasi dan hambatan finansial yang merugikan masyarakat akar rumput. Kepastian pencairan hak desa dinilai mutlak diperlukan agar roda pembangunan, pelayanan publik, serta perputaran ekonomi di tingkat desa dapat kembali berdetak normal tanpa dibayangi ancaman kelumpuhan anggaran.

(adv)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?