Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Pujianto.

Perjuangkan Hak Guru Kemenag, DPRD dan Pemkab Kukar Kebut Kajian Regulasi

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Pujianto.

Bebaca.id, Tenggarong – Kesejahteraan tenaga pendidik senantiasa menjadi atensi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Angin segar kini menghampiri barisan guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar lantaran penyaluran insentif mereka akan segera diproses. Namun, di sisi lain, kepastian nasib insentif bagi guru agama binaan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di sekolah umum masih terganjal legitimasi regulasi.

Dinamika terkait hak-hak tenaga pendidik tersebut mengemuka usai gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN serta guru agama. Rapat strategis ini dilangsungkan di Ruang Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Kamis (12/11/2026).

Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengonfirmasi bahwa tahapan pencairan insentif bagi guru honorer non-ASN sudah menemui titik terang dan siap dieksekusi. Tantangan justru muncul pada postur pembiayaan bagi guru berstatus pegawai Kemenag yang mendapatkan penugasan mengajar di Sekolah Dasar (SD) negeri maupun satuan pendidikan lain di bawah kewenangan Disdikbud Kukar.

Menurut Pujianto, pemberian insentif tambahan kepada kelompok guru Kemenag ini menuntut kajian hukum yang sangat komprehensif. Pasalnya, meskipun mereka mengabdi di sekolah umum milik daerah, status kepegawaian vertikal mereka tidak berada di bawah yurisdiksi Pemkab Kukar.

“Kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN, insya Allah segera diproses. Sedangkan yang terkait guru Kemenag yang ditugaskan di SD atau di bawah Dinas Pendidikan, kita masih menunggu regulasinya,” ujarnya.

Guna mencari jalan keluar dari kebuntuan regulasi ini, Disdikbud berencana menggelar pembahasan lintas sektoral dengan menggandeng Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kukar. Langkah preventif ini mutlak diperlukan untuk menerjemahkan ketentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berlaku, sekaligus memagari kebijakan eksekutif agar tidak berbenturan dengan hukum.

Pujianto menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah gegabah dalam merealisasikan uang negara tanpa landasan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak berani tanpa regulasi yang bisa menaungi. Regulasi ini harus betul-betul baik dan bisa menjadi dasar bagi kita,” tegasnya.

Di luar persoalan insentif, RDP tersebut turut membedah aspirasi pemerataan program seragam sekolah gratis agar mampu menjangkau peserta didik di madrasah atau sekolah di bawah naungan Kemenag.

Terkait hal ini, Pujianto menyebut bahwa intervensi bantuan tersebut sangat mungkin direalisasikan melalui mekanisme dana hibah. Hanya saja, pintu kewenangan penyaluran hibah keagamaan tidak berada di meja Disdikbud, melainkan bermuara pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Adapun untuk distribusi seragam gratis bagi siswa di sekolah kewenangan Disdikbud, pelaksanaannya dinilai telah berjalan di atas rel yang tepat. Evaluasi penyaluran terus dikawal ketat untuk memastikan tidak ada siswa yang tercecer dari daftar penerima manfaat.

“Kalau yang di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, sementara kayaknya sudah cukup tertangani semuanya. Yang penting datanya ada di kita,” pungkasnya.

Melalui sinkronisasi aturan dan koordinasi lintas instansi, Pemkab Kukar berupaya menemukan formulasi pembiayaan yang berkeadilan bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa. Kehati-hatian birokrasi dalam merumuskan regulasi ini menjadi bukti nyata bahwa niat mulia menyejahterakan para pendidik dan memajukan pendidikan daerah harus senantiasa berjalan selaras dengan prinsip kepatuhan hukum yang berlaku.

(*adv/diskominfo)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?