kunjungan koordinasi Komisi II DPRD Kukar ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur pada 19 November 2026.
Bebaca.id, SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal. Kedua lembaga legislatif tersebut menggelar pertemuan koordinasi di Kantor DPRD Kaltim guna memetakan berbagai potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, memimpin langsung rombongan bersama anggota lainnya, yakni Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota komisi lainnya. Anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi, menyambut kedatangan delegasi legislatif Kukar tersebut.
Para wakil rakyat ini membedah strategi peningkatan PAD Kukar melalui optimalisasi sektor pajak, perizinan, dan kontribusi perusahaan. Forum tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengidentifikasi potensi pendapatan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.
Dalam pertemuan itu, Guntur menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat kas daerah. Ia mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi ulang potensi pajak kendaraan bermotor, khususnya armada angkutan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta alat berat yang beroperasi di Kalimantan Timur namun masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Menurutnya, aktivitas kendaraan tersebut seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan daerah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sementara itu, Reza Pahlevi menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kukar. Ia meminta anggota DPRD bersama perangkat daerah terkait lebih aktif turun ke lapangan guna mendata potensi penerimaan yang belum terdata optimal, termasuk pajak air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan tambang dan sawit. Evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak serta perizinan juga menjadi perhatian agar tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan.
Eko Wulandanu mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan anggota DPRD Kaltim tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk memperkuat upaya peningkatan PAD di tengah keterbatasan anggaran. Eko berharap hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti melalui kerja bersama di lapangan, mulai dari inventarisasi potensi pendapatan hingga mendorong lahirnya regulasi daerah yang memperkuat dasar hukum pemungutan sesuai kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, Rahmat Dermawan memandang kebijakan efisiensi anggaran sebagai momentum tepat bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan bekerja lebih kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah menginventarisasi pemanfaatan ruang serta aset daerah yang selama ini belum optimal agar dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru sesuai peraturan perundang-undangan.
“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.
Selain menggali potensi lokal, Rahmat juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif menjemput peluang dukungan anggaran melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat.
“Selain mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, kita juga harus lebih kreatif menjemput bola. Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.
Sinergi lintas lembaga antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim ini membuka peluang baru bagi penguatan struktur keuangan daerah. Melalui langkah konkret di lapangan serta optimalisasi seluruh potensi pajak dan aset yang ada, Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjaga kemandirian fiskal sekaligus memastikan program pembangunan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.(adv)



