Bebaca.id, SAMARINDA – Pemerataan akses kelistrikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di kawasan pesisir dan wilayah terpencil, terus diperjuangkan Komisi II DPRD Kukar. Melalui koordinasi langsung ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (19/11/2026), Komisi II mengusulkan penambahan kuota Program Listrik Pedesaan agar jangkauan bantuan semakin luas.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II mendorong agar program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu tidak berhenti pada tahun anggaran 2026, melainkan terus berlanjut dengan alokasi yang lebih besar pada 2027. Pada tahun 2026 sendiri, Kabupaten Kukar memperoleh alokasi sebanyak 42 titik pemasangan yang saat ini tengah memasuki tahap pengerjaan, termasuk di wilayah Kecamatan Tenggarong.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menegaskan bahwa penambahan kuota sangat dibutuhkan guna menjangkau lebih banyak warga yang berhak menerima manfaat. Ia memandang pemerataan akses listrik harus menjadi prioritas mengingat tingkat kebutuhan di setiap kecamatan berbeda-beda.
“Kami berharap program ini bisa berlanjut pada 2027 dengan penambahan kuota. Jangkauannya perlu diperluas agar masyarakat di berbagai kecamatan di Kutai Kartanegara dapat merasakan manfaatnya,” ujar Eko.
Selain memperjuangkan penambahan kuota secara menyeluruh, Komisi II juga memberi perhatian khusus pada wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses. Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, secara spesifik menyoroti kawasan pesisir seperti Sepatin yang membutuhkan dukungan elektrifikasi guna menunjang aktivitas rumah tangga warga sehari-hari.
“Kami berharap kawasan pesisir dan wilayah yang selama ini sulit dijangkau juga mendapatkan perhatian. Masyarakat di daerah seperti Sepatin dan kawasan lainnya memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan akses listrik yang layak,” kata Rahmat.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Samsudin. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara direncanakan memperoleh penambahan alokasi titik pemasangan listrik pada tahun 2027. Rencana perluasan tersebut mencakup sejumlah kecamatan dengan permukiman yang relatif jauh dari pusat aktivitas, seperti Muara Wis, Muara Kaman, dan Anggana, termasuk kawasan pesisir seperti Sepatin.
Menyambut sinyal positif tersebut, Rahmat Dermawan menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, DPRD terus aktif membangun komunikasi hingga ke tingkat provinsi maupun kementerian di pusat.
“Kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Kami di Komisi II DPRD Kukar terus membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kementerian di pemerintah pusat, agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan melalui program-program yang tersedia,” ungkapnya.
Rencana penambahan alokasi pada 2027 diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret. Dengan demikian, program elektrifikasi tidak hanya dinikmati warga di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menghadirkan terang dan keadilan infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu di kawasan pesisir serta pelosok Kutai Kartanegara.
(*adv)



