Rombongan Komisi II DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi II, Eko Wulandanu, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota lainnya. Kedatangan rombongan disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.

DPRD Kukar-Kaltim Dorong Penggalian Potensi PAD yang Belum Tergarap

Rombongan Komisi II DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi II, Eko Wulandanu, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota lainnya. Kedatangan rombongan disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.

Bebaca.id, SAMARINDA – Upaya menggali sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergarap maksimal menjadi agenda mendesak di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tekanan fiskal daerah. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur guna memperkuat sinergi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Delegasi Komisi II DPRD Kukar yang dikomandoi langsung oleh sang ketua, Eko Wulandanu, hadir bersama jajaran anggota lainnya meliputi Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota komisi. Pertemuan koordinasi tersebut diterima secara langsung oleh dua anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.

Sepanjang diskusi, kedua lembaga legislatif membedah ruang-ruang penerimaan potensial di Kutai Kartanegara yang memiliki irisan kewenangan lintas wilayah. Dengan besarnya aktivitas industri dan kekayaan sumber daya alam di Kukar, optimalisasi sektor pajak, penataan perizinan, hingga kontribusi perusahaan dinilai masih menyimpan peluang besar untuk mendongkrak kas daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti pentingnya langkah inventarisasi ulang terhadap objek pajak kendaraan bermotor. Ia memberi perhatian khusus pada armada angkutan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat yang sehari-hari beroperasi di Kalimantan Timur namun masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Menurutnya, aktivitas operasional tersebut semestinya berkontribusi langsung pada pendapatan daerah sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, Reza Pahlevi mendorong penguatan fungsi pengawasan melalui peninjauan langsung ke lapangan bersama perangkat daerah terkait. Ia menilai evaluasi kepatuhan pajak dan perizinan perusahaan sangat mendesak, termasuk pendataan potensi pajak air permukaan yang dimanfaatkan oleh sektor pertambangan maupun perkebunan sawit agar tidak ada penerimaan daerah yang luput dari pemungutan.

Menyambut masukan strategis tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menegaskan bahwa koordinasi lintas parlemen ini tidak boleh berhenti sebatas forum diskusi. Ia menginginkan adanya tindak lanjut nyata berupa kerja bersama di lapangan untuk menginventarisasi potensi pendapatan, sekaligus mendorong lahirnya regulasi daerah yang memperkokoh dasar hukum pemungutan sesuai kewenangan masing-masing.

Pandangan senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan. Ia melihat situasi efisiensi anggaran justru harus memantik kreativitas pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola potensi lokal, termasuk mengkaji pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif agar bernilai ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.

Tak hanya bertumpu pada potensi internal, Rahmat turut mendorong pemerintah daerah untuk bersikap proaktif membangun jejaring komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di tingkat pusat demi memperjuangkan peluang dukungan anggaran.

“Selain mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, kita juga harus lebih kreatif menjemput bola. Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Kolaborasi erat antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan kemandirian fiskal daerah. Melalui penertiban potensi pajak, optimalisasi aset, serta langkah proaktif menjemput peluang anggaran, Kutai Kartanegara diyakini tetap memiliki kapasitas pembiayaan yang tangguh untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(*adv)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?