Follow:

Baca Berita Terbaik di sini!

Search
Close this search box.
/
/
Capai Rp91,5 Miliar, Rinda : Pencairan Anggaran KPU dan Bawaslu Dilakukan Bertahap
Foto : Keban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti (Istimewa)
Foto : Keban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti (Istimewa)

Capai Rp91,5 Miliar, Rinda : Pencairan Anggaran KPU dan Bawaslu Dilakukan Bertahap

Bebaca.id, TENGGARONG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti mengatakan, Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada KPU dan Bawaslu Kukar sebesar Rp91,5 Miliar.

“Pendanaan Pilkada tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan,” kata Rinda.

Kemudian, adapun mekanisme tersebut mulai pendanaan yang diawali penganggaran di daerah, kemudian diserahkan kepada penyelenggara Pilkada, yakni pihak KPU dan Bawaslu.

“Anggaran KPU dan Bawaslu ini adalah arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk pencairannya memang dua kali,” jelasnya.

Alokasi anggaran paling banyak yakni pihak KPU Kukar dengan anggaran sekitar Rp76 miliar. Sedangkan Bawaslu Kukar mendapatkan alokasi anggaran dari Pemkab Kukar sebesar Rp15,4 miliar.

“Dan kita sudah lakukan Naskah Perjanjian Hibad Daerah (NPHD) pada 2023 lalu, dan persentasenya sebesar 40 persen sudah kami cairkan tahun lalu kemudian sisanya 60 persen akan disalurkan tahun 2024 ini,” bebernya.

Dalam pelaksanaan pilkada tersebut, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) juga berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran kepada pengamanan Pilkada. Dan sebleumnya Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar kepada TNI Polri.

“Dengan rincian alokasi anggaran untuk Polres Kukar sebesar Rp8,1 miliar, Kodim 0906/KKR Rp2 miliar, Polres Bontang Rp1,2 miliar, dan Kodim 0908/BTG Rp624 juta. Dan pencairan dana keamanan Pilkada kami berikan sekaligus,” pungkasnya.

Penulis : Bayu Andalas Putra

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram