Bebaca.id, TENGGARONG – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik yang digelar oleh Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk membahas kesiapan Pilkada serentak 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Swiss Hotel Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memimpin pertemuan strategis tersebut.
Rombongan Komisi II DPR RI disambut oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, KPU, Bawaslu, unsur TNI-Polri, dan para Pjs kepala daerah dari wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan lancar di berbagai daerah.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Kaltim, penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda. Namun, Dirinya juga menegaskan pentingnya pengelolaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang transparan dan sesuai aturan.
“Saya berterima kasih kepada Pak Pj Gubernur karena tidak ada kendala terkait NPHD di Kaltim. Di daerah lain, ada kasus di mana anggaran NPHD sudah habis meskipun tahapan Pemilu belum selesai, sehingga pemerintah pusat terpaksa membantu melalui APBN,” jelasnya, Senin (11/11/2024).
Selain itu, Beliau mengingatkan bahwa meskipun kondisi di Kaltim secara umum cukup kondusif, potensi kerawanan selama pelaksanaan pemilu tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik.
Setelah kegiatan, Pjs Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa perhatian DPR RI terhadap tahapan Pilkada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan baik di Kukar.
Bambang menjelaskan bahwa berbagai aspek teknis, seperti penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyediaan BPJS Kesehatan untuk pelaksana pemilu, hingga kesiapan logistik, telah berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Mereka tadi memastikan apakah NPHD dari provinsi ke daerah sudah selesai. Untuk Kukar, semuanya sudah beres, termasuk BPJS juga sudah rampung,” ungkap Bambang.
Ia juga menyatakan bahwa Pemkab Kukar bersama dengan instansi terkait, seperti TNI-Polri, telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kerawanan selama pemilu, termasuk melalui pemetaan dan mitigasi risiko.
“Kami optimis situasi tetap aman dan kondusif. Pemetaan dan mitigasi terus dilakukan, dan koordinasi dengan Forkopimda berjalan dengan baik. Hingga saat ini, tidak ada laporan atau kasus yang mengganggu, dan netralitas birokrasi tetap terjaga. Semua terkendali,” tuturnya.
penulis ; bayu
