Bebaca.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bappeda Kukar, efisiensi anggaran menjadi salah satu isu utama yang dibahas.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, mengungkapkan bahwa Pemkab telah memulai langkah konkret untuk menyesuaikan kebijakan anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Salah satu implementasinya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Pengadaan kendaraan dinas juga turut dibatasi.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk hal-hal yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Syarifah dalam arahannya kepada peserta Rakordal.
Efisiensi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong daerah untuk lebih bijak dalam penggunaan anggaran, khususnya di tengah tuntutan pembangunan yang terus berkembang. Pemkab Kukar memprioritaskan penggunaan dana untuk program-program pro-rakyat.
Dalam forum tersebut, Syarifah juga menyampaikan kesiapan daerah dalam mendukung program-program prioritas nasional. Beberapa di antaranya adalah Program Makanan Bergizi (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Untuk mendukung MBG, Pemkab Kukar berkomitmen menyediakan lahan dan sarana penunjang dapur layanan gizi.
“Namun pengelolaan teknisnya tetap ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Peran daerah adalah memastikan semua infrastruktur pendukung tersedia,” jelasnya.
Di sisi lain, ada sekitar sepuluh program nasional yang belum dilaksanakan di Kukar. Menurut Syarifah, hal tersebut disebabkan masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait. Meski begitu, Pemkab Kukar tetap menyusun strategi agar program-program tersebut dapat segera diimplementasikan ketika arahan turun.
Melalui Rakordal ini, Bappeda Kukar mendorong seluruh perangkat daerah agar terus menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi fiskal serta kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, pembangunan di Kukar diharapkan berjalan lebih adaptif, efisien, dan tepat sasaran. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
