TENGGARONG – Rapat evaluasi Koperasi Merah Putih (KMP) Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlangsung di Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/6/2025), menjadi momentum penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa koperasi harus hadir sebagai instrumen nyata pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar formalitas kelembagaan. Menurutnya, kelemahan tata kelola dan lemahnya manajemen internal yang selama ini terjadi harus segera dibenahi.
“Koperasi harus benar-benar hadir sebagai motor ekonomi masyarakat, bukan hanya formalitas. Perlu koreksi mendalam terhadap sistem pengelolaan,” tegas Edi.
Sejak awal dibentuk, KMP Kukar diproyeksikan menjadi wadah memperluas akses pembiayaan, memberdayakan masyarakat desa, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Namun, dalam evaluasi ditemukan sejumlah catatan krusial: tata kelola yang belum transparan, peran sosial-ekonomi yang belum maksimal, serta kecenderungan orientasi administratif semata.
Edi juga menekankan pentingnya membedakan koperasi dari lembaga keuangan konvensional. “Koperasi itu instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan untuk mencari profit pribadi pengurus. Harus ada niat baik dan tanggung jawab kolektif,” ujarnya.
Rapat evaluasi turut dihadiri Kepala DPMD Arianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ida Bagus Sidharta, Kepala BPKAD, serta sejumlah camat. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menjadi tanda pentingnya koordinasi dan pembenahan bersama.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan perlunya redefinisi peran koperasi agar lebih dekat pada kebutuhan masyarakat desa. “Kita harus melihat kembali urgensi dan fungsi koperasi, jangan hanya berorientasi laporan. Ini menyangkut nasib warga desa,” katanya.
Bupati Kukar dalam arahannya juga menuntut transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola profesional. Ia meminta setiap proses administrasi, pelaporan keuangan, hingga perekrutan pengurus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai langkah korektif. Kita ingin koperasi yang sehat, mandiri, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Rapat akhirnya ditutup dengan komitmen bersama menyusun road map baru pengelolaan KMP Kukar. Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi kelembagaan, serta penataan ulang sistem kerja. Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap koperasi dapat berjalan seiring dengan strategi pembangunan ekonomi lokal, sekaligus menjadi motor penggerak kemandirian desa.
