TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi menerima 1.080 mahasiswa Universitas Mulawarman (UNMUL) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51. Acara serah terima dilaksanakan pada Selasa (16/7) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dihadiri oleh perwakilan UNMUL, jajaran Pemkab Kukar, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
KKN yang berlangsung dari 14 Juli hingga 20 Agustus 2025 ini akan menjangkau 120 desa dan kelurahan di wilayah Kutai Kartanegara. Program ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian masyarakat, untuk mendukung pembangunan berbasis desa.
Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Kukar, Yani Wardana, menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama antara Pemkab Kukar dan UNMUL. Ia berharap mahasiswa yang mengikuti KKN dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan di desa-desa yang mereka tempati.
“Mahasiswa bukan hanya untuk memenuhi kewajiban akademik mereka, tetapi diharapkan mampu bersinergi dengan masyarakat, dan menyelaraskan kegiatan KKN dengan prioritas serta kebutuhan desa,” ungkap Yani Wardana.
Sebagai simbol kerja sama yang erat, pihak UNMUL menyerahkan cinderamata kepada Pemkab Kukar dalam prosesi serah terima tersebut.
Sementara itu, DPMD Kukar, melalui Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Ahmad Irji’i, mengungkapkan bahwa Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah dengan partisipasi terbesar di Kalimantan Timur dalam program KKN. Terdapat sekitar 350 titik lokasi KKN yang tersebar di 10 kabupaten/kota, dan Kukar merupakan daerah yang memiliki kontribusi signifikan.
“Mahasiswa UNMUL akan membawa program-program tematik lintas disiplin ilmu, seperti Perhutanan Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Desa dengan wilayah hutan adat akan menjadi fokus utama,” kata Ahmad Irji’i.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KKN, DPMD Kukar telah mengedarkan surat edaran kepada seluruh kepala desa dan lurah yang menjadi lokasi KKN, agar mereka dapat bekerja sama dalam mendampingi mahasiswa selama program berlangsung.
“Harapan kami, pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya menerima mahasiswa, tetapi juga membimbing serta mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program desa yang ada,” tambah Irji’i.
Dengan adanya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah, pelaksanaan KKN ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kemajuan serta kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
