Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut serta mendukung percepatan pembangunan desa melalui sinergi lintas sektor dan implementasi program tematik. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa 2025, yang digelar di Samarinda pada Selasa (17/06). Acara ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur dan tujuh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa rapat teknis ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan desa dengan mengedepankan sembilan program tematik. Di antara program-program tersebut adalah Desa Digital, Desa Wisata, Desa Ekspor, Desa Ramah Lingkungan, Desa Ramah Perempuan dan Anak, serta pengembangan BUMDes. “Selain membahas program-program tematik tersebut, forum ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemutakhiran data desa sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Arianto.
Rapat tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi antara berbagai daerah terkait arah kebijakan pembangunan desa. Arianto menyebutkan bahwa sebagian dari program tematik tersebut sudah termasuk dalam rencana kerja Pemkab Kukar. “Ini merupakan langkah yang baik, karena kita sudah mulai selaras dengan program-program provinsi,” tambahnya.
Selain itu, Arianto mengungkapkan bahwa salah satu isu strategis yang dibahas dalam rapat adalah pemerataan akses listrik di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur. Menurutnya, rapat membahas secara rinci mengenai pemenuhan akses listrik di 1.038 desa dan kelurahan, yang akan diselesaikan hingga 2027, baik melalui jaringan PLN maupun jaringan komunal.
Sebagai bagian dari langkah menuju implementasi program desa tematik, DPMD Kukar juga mulai memetakan peran dan penganggaran daerah untuk tahun 2026. Arianto berharap agar bantuan dari provinsi dapat diarahkan untuk mendukung program-program desa tematik, khususnya dalam bidang ketahanan pangan. “Kukar telah ditunjuk sebagai perwakilan dalam program ketahanan pangan, dan kami berharap usulan ini dapat terealisasi dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, Arianto juga mengusulkan agar Kutai Kartanegara dijadikan pilot project pelaksanaan desa tematik. Menurutnya, Kukar memiliki pengalaman dan potensi yang besar, terutama karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai kabupaten model dalam program ketahanan pangan nasional.
“Dengan pengalaman dan potensi yang kami miliki, kami berharap Kutai Kartanegara dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam pelaksanaan program desa tematik. Kami juga berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim dapat diarahkan untuk mendukung program-program ini,” tutup Arianto.
