Penulis : SultanAL
TENGGARONG — Polemik penempatan duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang mencuat ke publik usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Timur yang menimbulkan gejolak di khalayak masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendatangi Kedaton Kutai Kartanegara untuk melakukan tabayun sekaligus memohon arahan langsung dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, H. Adji Muhammad Arifin, Kamis (15/1/2026).
Sultan Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa pertemuan tersebut penting agar masyarakat memahami persoalan yang terjadi. Dengan kerendahan hati, Sultan menegaskan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama dialaminya dalam agenda kenegaraan dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
“Karena sudah dua kali kejadian ini. Pertama waktu IKN bersama Presiden Jokowi, dan kedua bersama Pak Prabowo. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, kesalahan dalam penempatan protokoler seharusnya diakui secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Ia menyebut Gubernur Kaltim telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
“Artinya, siapa yang berbuat salah itu minta maaf kepada kita. Supaya masyarakat mengerti dan paham,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kedaton merupakan bentuk itikad baik pemerintah provinsi untuk melakukan introspeksi, khususnya terkait tata protokoler dalam setiap kegiatan resmi di daerah.
“Hari ini kita ada di Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pertama, kita melaksanakan tabayun dan memohon arahan dari Sultan berkaitan dengan protokoler setiap kegiatan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Rudy menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap agenda kenegaraan. Ia mengutip prinsip di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung sebagai pedoman dalam menempatkan tokoh adat dan simbol budaya daerah.
“Ini menjadi introspeksi kami bagaimana menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga lembaga vertikal dan pusat pemerintahan,” katanya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Sultan Kutai Kartanegara atas arahan dan masukan yang diberikan, seraya berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Foto : Pemprov Kaltim
