Ketua DPC Partai Gerindra Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi

Ketua DPC Gerindra Kukar Dukung Wacana Pilkada Tertutup, Dinilai Lebih Efisien

Penulis : SultanAL

TENGGARONG – Ketua DPC Partai Gerindra Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi, menegaskan dukungannya terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD atau Pilkada tertutup.

Menurut Alif, mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dan mampu meminimalisir berbagai potensi kecurangan yang kerap muncul dalam Pilkada langsung.

“Kami sebetulnya sangat menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah oleh DPR. Ada banyak aspek yang bisa diefisienkan, sekaligus meminimalisir kecurangan,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).

Ia menjelaskan, salah satu dasar munculnya wacana Pilkada tertutup adalah besarnya anggaran penyelenggaraan Pilkada langsung serta mahalnya ongkos politik.

Dari sisi anggaran, Alif menilai Pilkada tertutup jauh lebih hemat. Pasalnya, sejumlah kebutuhan seperti pengawasan hingga pengamanan tidak lagi memerlukan anggaran besar.

“Kalau efisiensi, tentu mulai dari Bawaslu, Panwascam, kemudian KPU, hingga pengamanan dari Polres dan Kodim tidak perlu lagi dianggarkan seperti Pilkada langsung,” jelasnya.

Alif juga membantah anggapan bahwa Pilkada tertutup akan mengurangi hak dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Menurutnya, sejak awal proses demokrasi sudah berjalan melalui mekanisme partai politik.

“Kalau dibilang merenggut hak rakyat, sebenarnya sejak awal calon kepala daerah itu disaring oleh partai politik. Dari sanalah kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh kandidat kepala daerah yang selama ini maju dalam Pilkada berasal dari partai politik, sehingga Pilkada tertutup tidak menghilangkan esensi demokrasi.

“Calon itu sudah ditetapkan oleh partai-partai politik. Gerindra mencalonkan kadernya, begitu juga PDIP dan partai lainnya,” tambahnya.

Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, Alif menilai masyarakat justru dapat lebih fokus mengawasi kinerja wakil rakyat yang telah diberi mandat untuk memperjuangkan aspirasi publik.

“DPRD itu representasi masyarakat. Mereka punya tanggung jawab untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin Kukar agar lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram