Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan sektor bongkar muat di wilayah perairan daerah. Selain menjadi penggerak aktivitas ekonomi, sektor tersebut saat ini menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 1.500 warga Kukar.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri usai menerima audiensi Penjabat Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya bersama Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja, Loeis Subowo Saminanto, di Tenggarong, Rabu (10/6/2026).
Aulia menegaskan pemerintah daerah mendukung upaya pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat terus berpartisipasi dalam aktivitas bongkar muat yang berlangsung di kawasan perairan Kukar.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh upaya pemberdayaan warga lokal untuk terlibat dalam proses bongkar muat yang dilakukan di perairan Kukar,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan kegiatan Ship to Ship (STS) di sejumlah wilayah pesisir telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Saat ini, aktivitas STS di Muara Jawa tercatat menyerap sekitar 800 tenaga kerja, sementara kegiatan serupa di Marangkayu melibatkan kurang lebih 700 pekerja.
Dengan total sekitar 1.500 tenaga kerja yang terlibat, sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus membuka kesempatan kerja yang berkelanjutan.
“Artinya ada sekitar 1.500 warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki pekerjaan di sektor tersebut. Insyaallah kesejahteraan mereka akan semakin membaik karena memiliki pekerjaan yang layak,” kata Aulia.
Selain mendukung aktivitas bongkar muat, Pemkab Kukar juga membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan aset daerah yang memiliki potensi ekonomi. Salah satunya adalah Pelabuhan Amborawang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor maritim dan logistik.
Aulia mengatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, selama program yang dijalankan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mematuhi regulasi yang berlaku.
“Selama itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka kami akan memberikan dukungan sesuai dengan porsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan sektor maritim di Kukar dapat terus diperkuat sehingga tidak hanya mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di masa mendatang.
Dengan potensi perairan yang dimiliki, sektor bongkar muat dan jasa kepelabuhanan diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas maritim.
