Anggota Komisi III DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Herry Asdar.

Dishub Kukar Diminta Segera Data Kerusakan LPJU di Kecamatan Anggana

Bebaca.id, Tenggarong – Keresahan warga Kecamatan Anggana akibat gelapnya sejumlah ruas jalan pada malam hari perlahan mulai menemui titik terang. Persoalan matinya ratusan fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan tersebut kini mendapat atensi serius dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Tuntutan perbaikan dan pemerataan infrastruktur penerangan ini mengemuka sebagai salah satu aspirasi krusial yang disuarakan oleh pemerintah kecamatan dan perwakilan desa. Aspirasi masyarakat pesisir tersebut dibedah tuntas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi III DPRD Kukar bersama dinas teknis terkait, pada Senin (2/11/2026).

Anggota Komisi III DPRD Kukar asal Daerah Pemilihan (Dapil) III, Herry Asdar, memaparkan bahwa ketersediaan penerangan jalan bukan sekadar pemanis tata kota, melainkan menyangkut hajat hidup serta keamanan dasar mobilitas masyarakat di malam hari.

Berdasarkan laporan inventarisasi awal yang diterimanya, terungkap fakta bahwa terdapat sekitar 400 titik LPJU di Anggana yang kondisinya memprihatinkan dan mendesak untuk segera direhabilitasi.

“Dari pihak Kecamatan Anggana dan beberapa perwakilan desa tadi disampaikan bahwa ada sejumlah LPJU yang mati dan tidak berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan melalui RDP ini ada solusi. Tadi sudah disampaikan bahwa pemeliharaannya akan kita anggarkan,” urai Herry.

Lebih tajam, politikus ini menyoroti perihal optimalisasi pemanfaatan pajak penerangan jalan yang selama ini rutin dipungut dari setiap transaksi penggunaan tenaga listrik masyarakat. Ia menegaskan, kontribusi yang ditarik dari warga tersebut wajib dikembalikan manfaatnya secara nyata dalam wujud fasilitas penerangan umum yang layak operasional.

“Selama ini masyarakat membayar pajak listrik sebesar 10 persen yang masuk ke pemerintah daerah. Nah, itu harus kita kembalikan lagi kepada masyarakat, dalam hal ini melalui fasilitas umum. Salah satunya LPJU. Karena hasilnya berasal dari listrik masyarakat, maka manfaatnya juga harus kembali untuk masyarakat,” tegasnya.

Menyangkut rincian kebutuhan anggaran perbaikan, Herry menyebutkan bahwa pihak legislatif saat ini masih menunggu kelengkapan data riil dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. Besaran alokasi eksekusi anggaran nantinya akan disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kerusakan komponen serta skala urgensi di lapangan.

Penanganan pemeliharaan LPJU ini sejatinya tidak hanya terpusat di Anggana. Dishub Kukar telah merancang skema perbaikan berbasis sistem zonasi yang mencakup seluruh kecamatan. Penentuan titik-titik prioritas yang akan diperbaiki lebih dulu diputuskan melalui koordinasi silang antara Dishub dan aparatur pemerintahan tingkat desa.

Selain berfokus menyelamatkan aset yang rusak, Herry turut menggaransi bahwa agenda pengadaan dan pemasangan titik LPJU baru akan terus dikawal oleh DPRD pada tahun-tahun mendatang.

“Insyaallah setiap tahun pasti ada LPJU baru. Untuk tahun depan masih dalam pembahasan, jadi belum diketahui berapa total titiknya. Tetapi yang jelas, untuk LPJU tetap kita anggarkan,” jelasnya memastikan.

Ia menambahkan, klasifikasi kerusakan yang menimpa fasilitas LPJU ini terbilang sangat variatif. Beberapa di antaranya ditemukan mati total, sementara yang lain mengalami kerusakan teknis hingga hilangnya komponen-komponen vital. Oleh karena itu, pengecekan faktual ke lapangan menjadi tahapan penentu sebelum perbaikan dieksekusi.

Pada akhirnya, sinergi pendataan yang akurat antara Dishub dan aparatur kecamatan diharap mampu mempercepat realisasi perbaikan ini. Ketersediaan penerangan jalan yang mumpuni bukan lagi dipandang sebagai sebuah kemewahan infrastruktur, melainkan hak pelayanan dasar yang wajib dirasakan oleh seluruh warga, khususnya bagi masyarakat pesisir yang kerap memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pembangunan.

“Kami sangat mendukung karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air dan listrik. Terutama bagi kami yang berada di wilayah pesisir, keberadaan LPJU sangat dibutuhkan,” pungkas Herry.

(*adv/diskominfo)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?