Bebaca.id, Tenggarong – Tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tajam kini tengah membayangi postur keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah menyusutnya ruang fiskal tersebut, pemerintah daerah tidak lagi bisa hanya berfokus pada penciptaan pembangunan fisik baru, melainkan dihadapkan pada tantangan besar untuk memelihara dan menyelamatkan infrastruktur eksisting agar tidak berujung pada kerusakan fatal.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara terbuka mengakui bahwa kontraksi APBD ini berdampak langsung terhadap daya gedor belanja pemerintah daerah. Jika dikomparasikan dengan kurun waktu beberapa tahun terakhir, porsi anggaran Kukar selalu bertengger mantap di atas angka Rp10 triliun.
Aulia merincikan, pada tahun 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meroket hingga Rp14 triliun pada 2024, dan menyentuh angka Rp12,5 triliun pada 2025. Namun, grafik tersebut menukik tajam pada 2026 di mana anggaran daerah hanya berada di angka Rp7,9 triliun. Lebih memprihatinkan, proyeksi APBD untuk tahun 2027 diperkirakan hanya akan berkisar di angka Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Setelah kita menjabat ternyata ada penurunan dari APBD kita. Di angka kemarin Rp7,9 triliun dan tahun depan prediksi kita di angka Rp5,9 sampai Rp6,1 triliun. Tentunya penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak atau berefek pada kemampuan belanja kita,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).
Menyusutnya amunisi fiskal ini memaksa pemerintah untuk memutar otak meracik komposisi belanja secara lebih cermat. Pasalnya, ada kebutuhan minimum fiskal yang mutlak harus dipenuhi agar detak jantung organisasi pemerintahan tetap berdenyut.
Salah satu pos anggaran yang tak bisa ditawar adalah belanja pegawai. Aulia membeberkan, saat ini Pemkab Kukar harus menggelontorkan setidaknya Rp2,4 triliun untuk menanggung hajat hidup sekitar 18 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus PNS maupun PPPK. Di luar itu, pemerintah juga harus menghidupi beban biaya operasional dinamis di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kukar sekarang belanja pegawainya di angka Rp2,4 triliun Itu membayai sekitar 18 ribu ASN Baik itu PNS maupun P3K. Selain itu ada dynamic cost, seperti belanja listrik, air, perjalanan dinas, makan, minum,” katanya.
Mensiasati kondisi tersebut, langkah rasionalisasi ekstrem pun diambil. Pemkab Kukar berhasil memangkas belanja operasional secara signifikan. Jika pada rentang 2023 hingga 2025 alokasi anggarannya menyentuh kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 angka tersebut sukses ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar saja.
“Artinya terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar rupiah di perspektif operasional cost. Saya sangat menaruh apresiasi kepada teman-teman TAPD yang dipimpin oleh Pak Sekda karena kita bisa merasionalkan belanja operasional kita,” ungkapnya.
Kendati penghematan bernilai fantastis telah dilakukan, bayang-bayang kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat. Dengan luas wilayah daratan Kukar yang begitu masif, ancaman kerusakan fasilitas umum mengintai setiap saat.
Salah satu urgensi yang menelan biaya raksasa adalah penanganan titik-titik longsor. Berdasarkan hasil kalkulasi teknis, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar hanya untuk menambal kerusakan tanah tersebut.
“Hari ini untuk menangani titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung kita membutuhkan Rp100 miliar lebih. Karena kalau ini tidak ditangani, maka jalan-jalan kita akan patah,” jelas Aulia.
Dilema pun muncul di tengah masyarakat. Menurut Aulia, publik kerap kali luput menganggap bahwa pemeliharaan infrastruktur seperti penanganan longsor merupakan bagian dari pembangunan daerah, lantaran wujud fisiknya tidak terlihat layaknya pembangunan gedung atau jalan baru.
“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun sesuatu jalan yang baru. Dianggap ini bukan pembangunan yang kita lakukan,” tuturnya.
Aulia menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal saat ini, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar dialokasikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak.
“Kalau tahun sekarang, isu kita adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyak pendapatan kita, dan bagaimana kita seoptimal-optimalnya belanja kita,” katanya.
Kondisi fiskal yang serba terbatas ini disinyalir turut memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Aulia tidak menampik bahwa angka kepuasan masyarakat saat ini berada di kisaran 64 persen. Ironisnya, di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik justru mencatatkan rapor sangat baik di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen.
Merespons anomali data tersebut, Aulia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan hasil survei sebagai cermin refleksi, bukan panggung penghakiman.
“Nah ini coba kita ramu, bukan untuk mencari siapa benar siapa salah. Akan tetapi kita berusaha meramu apa yang mendasari sehingga masyarakat belum terlalu puas pengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” tutupnya.
Menghadapi dinamika kontraksi fiskal ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus meramu formulasi kebijakan yang adaptif dan rasional. Melalui efisiensi belanja operasional yang ketat serta penetapan skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada penyelamatan aset, pemerintah daerah bertekad membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah batu sandungan, melainkan momentum untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat bumi etam.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
