Foto: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Rinda Desianti.
Bebaca.id, Tenggarong – Pendidikan merupakan instrumen paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Berangkat dari kesadaran tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan rencana mega proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan berlokasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak.
Keseriusan Pemkab Kukar dibuktikan melalui kesiapan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah menuntaskan penyediaan lahan seluas kurang lebih tujuh hektare beserta seluruh instrumen kelengkapan administrasinya. Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, memastikan bahwa pemerintah daerah saat ini hanya tinggal menanti eksekusi fisik dari pemerintah pusat.
“Jadi kalau Sekolah Rakyat itu insyaallah kita sudah siap dari sisi fisik, dari sisi administrasi, itu sudah kita siapkan. Kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Kemensos dan insyaallah karena anggarannya dari pusat, jadi kita menunggu pembangunan dari pusat,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Menariknya, terdapat peningkatan signifikan dari rancangan awal sekolah ini. Rinda membeberkan bahwa daya tampung siswa yang semula diproyeksikan untuk 1.500 orang, kini diperbesar kapasitasnya menjadi 2.500 orang. Sejalan dengan itu, struktur fisik bangunan yang awalnya hanya berdesain dua lantai juga dirombak total menjadi empat lantai.
Nantinya, Sekolah Rakyat ini akan didedikasikan secara khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam klasifikasi desil 1 dan desil 2. Jenjang pendidikan yang ditawarkan pun sangat komprehensif, merangkum dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Setidaknya kan melalui pendidikan itu bisa melakukan proses keluar dari desil di bawah seperti itu,” katanya.
Komitmen menghadirkan jaring pengaman sosial di sektor pendidikan ini juga sejalan dengan respons cepat Dinsos Kukar dalam menangani kasus penelantaran anak yang baru-baru ini mencuat di wilayah Sangasanga. Rinda telah menginstruksikan timnya untuk segera turun ke lapangan melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi akar permasalahan anak tersebut.
“Kamis saya mendapat kasus anak terlantar di Sangasanga. Saya segera minta untuk melakukan upaya pertolongan bantuan sosial. Termasuk asesmen awal,” jelasnya.
Berbekal hasil asesmen tersebut, pemerintah akan merumuskan formula intervensi bantuan yang paling presisi. Tidak bergerak sendiri, Rinda juga mendesak keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut menyalurkan tanggung jawab sosialnya demi menuntaskan masalah kerentanan anak.
Bagi Pemkab Kukar, menyelamatkan masa depan anak-anak dari jerat kemiskinan dan penelantaran adalah sebuah kewajiban mutlak.
“Paling tidak, anak terlantar ini bisa tetap sekolah, bisa tetap melanjutkan hidupnya dengan baik,” pungkasnya.
Melalui percepatan realisasi Sekolah Rakyat dan penanganan kasus sosial yang responsif, Pemkab Kukar menaruh asa agar setiap anak di bumi etam berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Langkah strategis ini diyakini bakal menjadi fondasi kokoh untuk mencetak generasi penerus yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengangkat derajat kesejahteraan keluarganya di masa depan.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
