Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri resmi melantik Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kukar 2025 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (15/9/2025).
Hadir dalam kesempatan itu Bunda PAUD Kukar Andi Deescha Pravidhia Aulia, Kepala Perangkat Daerah, jajaran Kemenag Kukar, para camat, TP PKK Kukar, PP PAUD Kukar, Dharma Wanita Persatuan, kepala desa dan lurah se-Kukar, Bunda PAUD kecamatan, desa dan kelurahan, Kepala UPT Layanan Kependidikan, hingga organisasi mitra seperti HIMPAUDI, IGTKI, K3S, IGRA, dan AKSI.
Dalam sambutannya, Aulia menekankan pentingnya peran Bunda PAUD dalam advokasi, sosialisasi, serta pengawalan terhadap layanan PAUD. Ia menyebut ada tiga komponen utama dalam PAUD, yakni anak sebagai subjek, orang tua sebagai penanggung jawab, serta pihak sekolah.
“Untuk itu, kami berharap Bunda PAUD beserta Pokjanya bisa menjadi katalisator dari tiga komponen tersebut,” ucapnya.
Aulia juga menyinggung tantangan di era kecerdasan buatan (AI) saat ini. Menurutnya, kecerdasan bukan lagi soal mencari jawaban, tetapi bagaimana bertanya dengan baik agar mendapatkan jawaban yang tepat.
“Maka Bunda PAUD serta Pokjanya hendaknya memastikan anak-anak memiliki pondasi yang kuat dan berkarakter. Misalnya dengan gerakan 0-6 tahun tanpa gadget,” tegasnya.
Ia berharap Bunda PAUD bersama Pokja bisa aktif melakukan advokasi dan sosialisasi kegiatan PAUD di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Maria Ester yang baru dilantik menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan atas terselenggaranya acara tersebut, serta ucapan terima kasih kepada Bupati dan Bunda PAUD Kukar atas amanah yang diberikan.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan baik dan bertanggung jawab demi meningkatkan mutu PAUD di Kukar,” ujarnya.
Bunda PAUD merupakan pemangku kepentingan yang berperan strategis dalam mendorong terciptanya PAUD bermutu. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibentuklah Pokja Bunda PAUD sebagai pelaksana teknis program kerja.
Pemkab Kukar sendiri menegaskan komitmennya pada program Wajib Belajar 13 Tahun, yang diawali dengan minimal satu tahun PAUD sebagai fondasi sebelum memasuki jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat. Masa PAUD dianggap krusial karena merupakan periode emas yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
