Bebaca.id,TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026 masih menahan pelaksanaan sejumlah proyek dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah belum optimalnya penerimaan pendapatan dan transfer dana dari pemerintah pusat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah memilih menunggu kepastian ketersediaan anggaran sebelum merealisasikan berbagai program pembangunan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya kewajiban pembayaran atau utang pada akhir tahun anggaran.
“Kalau sekarang kebijakan yang kita ambil, karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, adalah memastikan uang itu masuk terlebih dahulu, baru kemudian kita melaksanakan kegiatan,” ujar Aulia, Minggu (31/5/2026).
Ia menjelaskan, pertimbangan penundaan sejumlah kegiatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan daerah, tetapi juga dipengaruhi situasi ekonomi global yang berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurut Aulia, Pemkab Kukar masih mencermati perkembangan harga minyak dunia serta nilai tukar dolar Amerika Serikat guna memastikan harga satuan material konstruksi yang digunakan dalam proyek pemerintah tetap relevan dengan kondisi pasar.
“Kita masih memantau harga minyak dunia dan harga dolar untuk memastikan harga material dalam harga satuan yang kita gunakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kasihan teman-teman kontraktor jika harga satuannya tidak sesuai, karena bisa merugi atau pekerjaan menjadi terkendala,” katanya.
Selain menjaga kesesuaian harga material, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan memiliki dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, pelaksana proyek maupun kontraktor dapat bekerja tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan dana.
Aulia mengungkapkan, hingga awal Juni 2026 transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima Kukar baru mencapai sekitar 23 persen dari total yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama belum dimulainya sejumlah program dan proyek pembangunan.
“Kita ingin memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dananya tersedia. Sampai sekarang, di bulan Juni ini, transfer yang kita terima dari pemerintah pusat baru sekitar 23 persen. Karena itu kita pastikan dulu ketersediaan dananya agar teman-teman yang bekerja di lapangan bisa tenang,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi sektor-sektor potensial, termasuk pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah saat ini tengah melakukan pemetaan dan identifikasi sejumlah sumber penerimaan yang dinilai masih dapat dioptimalkan, di antaranya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan.
Pada APBD 2026, target PAD Kukar ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun. Namun, berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan berada di kisaran Rp800 miliar.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Kukar berencana melakukan evaluasi dan penyesuaian belanja daerah setelah pelaksanaan evaluasi semester pertama.
“Strategi belanja kita akan ditentukan setelah evaluasi semester pertama selesai. Setelah bulan Juni nanti, kita akan melakukan evaluasi satu semester dan melakukan penyesuaian sesuai proyeksi pendapatan serta dana transfer yang dimiliki pemerintah daerah,” pungkas Aulia.
