Bebaca.id, TENGGARONG – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi hingga tingkat desa. Pos terpadu akan dibentuk secara berjenjang untuk mempercepat respons terhadap kemunculan titik api selama musim kemarau.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar bersama para camat, kapolsek, danramil, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur terkait di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Rabu (26/8/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pembentukan pos terpadu menjadi salah satu kebijakan jangka pendek untuk memperkuat koordinasi dan penanganan karhutla di lapangan.
“Dalam jangka waktu pendek kita akan membentuk pos terpadu, mulai dari tingkat kelurahan dan desa, kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten,” ujar Aulia.
Pembentukan pos tersebut dilakukan di tengah masih banyaknya titik api yang terpantau di wilayah Kukar. Berdasarkan citra satelit, pemerintah daerah mencatat sekitar 140 titik aktif.
Namun, jumlah tersebut berbeda dengan hasil pemantauan langsung di lapangan. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari kecamatan, titik yang berhasil diidentifikasi diperkirakan tidak lebih dari 50 lokasi.
“Kalau tadi titik aktif itu ada sekitar 140-an, akan tetapi itu kan citra satelit yang kita monitor. Berdasarkan monitoring kita di lapangan, teman-teman kecamatan sudah melaporkan berdasarkan titik-titik yang ada, ya mungkin tidak lebih dari 50 titik,” jelasnya.
Meski jumlah berdasarkan laporan lapangan lebih sedikit, sejumlah lokasi disebut memiliki kobaran api cukup besar sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif.
Pemkab Kukar pun mulai memetakan personel, peralatan dan sumber daya yang dapat dikerahkan. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akan melibatkan badan usaha yang beroperasi di Kukar.
“Memang ada beberapa titik-titik yang apinya lumayan besar dan butuh perhatian kita untuk penanganannya. Tadi kita sudah petakan juga resource atau sumber daya yang kita miliki, termasuk kita menghimpun sumber daya dari teman-teman badan usaha,” kata Aulia.
Menurutnya, perusahaan di sektor perkebunan maupun pertambangan umumnya memiliki unit pemadam kebakaran. Fasilitas tersebut dapat ikut dikerahkan apabila dibutuhkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Karena kita pahami badan usaha itu pasti memiliki unit pemadam kebakaran, baik itu pengusaha perkebunan maupun usaha pertambangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap petugas yang berjibaku melakukan pemadaman. Aktivitas penanganan karhutla di lapangan nantinya akan dipublikasikan melalui media sosial sebagai bentuk apresiasi terhadap personel yang terlibat.
“Kita sudah sepakati juga bahwa setiap penanganan-penanganan api di lapangan kita akan mem-publish di media sosial sebagai bentuk penghargaan kita kepada teman-teman yang sudah bekerja di lapangan,” katanya.
Selain langkah teknis, Aulia mengajak masyarakat dan unsur pemerintahan melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar meminta turunnya hujan di tengah kemarau panjang.
“Kami tadi juga mengimbau untuk kita melakukan salat istisqa agar hujan segera turun,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober dan berpotensi berlanjut memasuki November hingga penghujung tahun.
“Kita berharap dengan doa-doa kita juga kegiatan atau kemarau ini bisa lebih cepat kita selesaikan,” katanya.
Penanganan karhutla, lanjut Aulia, juga mendapat dukungan penuh dari unsur Forkopimda. Pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan hingga DPRD akan berada dalam satu koordinasi menghadapi kondisi tersebut.
“Alhamdulillah seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kami solid dalam penanganan ini, mulai dari kami Bupati Kukar, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Ketua DPRD. Itu kita solid dalam penanganannya dan kami yakin ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya,” tegas Aulia.
Pembentukan pos terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan memperpendek jalur koordinasi ketika titik api ditemukan. Dengan menggabungkan sumber daya pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat, Pemkab Kukar berupaya mencegah kebakaran meluas selama periode kemarau masih berlangsung.
