Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 difokuskan untuk memastikan kepentingan masyarakat benar-benar terakomodasi.
Ia menyebut, APBD Perubahan memuat kebutuhan mendesak seperti pembayaran utang, penyelesaian proyek, hingga pemenuhan hak tenaga pendidik dan kesehatan.
“APBD Perubahan ini sudah melalui pergeseran, efisiensi, dan rasionalisasi. Di dalamnya termasuk menghitung beban utang, baik dari Pilkada maupun proyek-proyek sebelumnya. Semua harus terakumulasi dan diselesaikan secepatnya karena waktu kita terbatas,” jelas Ahmad Yani, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, DPRD akan mengawal agar tidak ada lagi utang tertunda maupun pembangunan mangkrak. Program prioritas meliputi beasiswa, tunjangan guru, insentif tenaga medis, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Semua hak masyarakat harus jelas dan terbayarkan, tidak boleh ada pemotongan. Termasuk bantuan untuk nelayan dan petani juga masuk di dalam APBD Perubahan ini,” tegasnya.
Ahmad Yani mengungkapkan, APBD Murni 2025 sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp12 triliun. Namun setelah penyesuaian, nilainya diperkirakan hanya Rp11,6 triliun atau berkurang Rp300 hingga Rp400 miliar.
“Angka ini cukup besar. Memang awalnya Rp12 triliun, tapi karena kondisi tidak memungkinkan maka ada pengurangan. Walaupun kita di DPR menginginkan tetap konsisten, tetap harus mengikuti aturan pengurangan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya.
Ia memastikan DPRD Kukar akan terus mengawal agar APBD Perubahan berjalan efektif, efisien, dan mencerminkan pemerataan pembangunan.
“Yang penting masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari anggaran ini,” pungkasnya.
