Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) mendatangi DPRD Kukar untuk menggelar audiensi, Selasa (23/9/2025).
Sehari sebelumnya, mereka juga bertemu Bupati dan Wakil Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin. Kedatangan mahasiswa ini menyoroti kepastian penyaluran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tahap II yang disebut masuk dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Ketua BEM Unikarta, Ibnu Rido, menegaskan pihaknya menuntut kejelasan agar APBD Perubahan segera disahkan sehingga beasiswa bisa disalurkan tepat waktu.
“Harapannya pada 25 September mendatang APBD Perubahan sudah bisa ditetapkan. Jika hingga tanggal tersebut belum ada titik terang, maka kawan-kawan berkomitmen untuk melakukan aksi,” tegas Rido.
Ia menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal proses pembahasan APBD-P. Jika terjadi keterlambatan akibat absennya pihak terkait, mereka siap mendesak kehadiran pihak tersebut.
“Banyak penerima beasiswa yang benar-benar membutuhkan, mulai dari pembayaran UKT, biaya kos, hingga kebutuhan sehari-hari. Mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga percepatan realisasi ini sangat mendesak,” tambahnya.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menjelaskan keterlambatan APBD-P dipicu molornya pengajuan KUA-PPAS yang baru diserahkan pada September 2025, padahal semestinya masuk sejak Agustus.
“Kenapa lambat, karena baru dimasukkan. DPRD tentu butuh waktu untuk meneliti, mengoordinasikan, dan memperbaiki. Kami tidak pernah menghambat apalagi menghalangi, karena pada intinya APBD ini untuk rakyat, dan kami pastikan semua mengalir ke mereka,” jelas Yani.
Yani memastikan beasiswa Kukar Idaman tetap terakomodasi dalam APBD-P. Menurutnya, anggaran sebesar Rp12 triliun dalam APBD murni belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mahasiswa, sehingga dialihkan ke perubahan.
“Kemarin harapannya masuk APBD murni, tapi karena ada ketidaksesuaian dalam perencanaan, maka diarahkan ke perubahan. Tidak masalah, tetap kami akomodir selama untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar masih menunggu kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran.
“Kami sudah undang TAPD, tapi mereka belum hadir. Jadi belum bisa diputuskan. Kalau TAPD hadir, tentu bisa segera kita bahas. Mahasiswa ini agen perubahan, mereka harus dibantu. Kukar akan maju kalau SDM-nya juga maju,” pungkasnya.
