Penulis : SultanAL
TENGGARONG — Kasus anak binaan yang kembali kabur dari Lapas Anak Kelas IIA Tenggarong menuai sorotan publik. Menanggapi hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kaltim menegaskan bahwa standar pengamanan di lapas anak memang berbeda dengan lapas dewasa karena harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan anak.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim, Endang Lintang, menjelaskan bahwa seluruh sistem keamanan di Lapas Anak telah diatur khusus dalam regulasi peradilan pidana anak. Pendekatannya bukan pada pengetatan fisik, melainkan pembinaan dan perlakuan yang ramah anak.
“Untuk anak-anak, sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lapas anak tidak boleh sama dengan lapas dewasa,” tegasnya, Jumat (12/12/2025).
Menurut Lintang, sebagian masyarakat belum memahami bahwa bangunan dan fasilitas Lapas Anak memang didesain lebih longgar. Mulai dari ukuran teralis, sistem penguncian, hingga tata ruang hunian dibuat menyerupai suasana rumah agar tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak binaan.
“Perlakuannya memang seperti kita memperlakukan anak-anak kita di rumah sendiri. Itu sudah SOP-nya,” ujarnya.
Karena standar itu pula, tuntutan publik agar pengamanan diperketat kerap berbenturan dengan aturan yang berlaku. Penambahan teralis, pengamanan berlapis, atau penggunaan gembok besar justru dinilai bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan anak.
“Kalau kita mengetatkan, berarti kita melanggar HAM. Jadi tidak boleh ada pengetatan,” jelasnya.
Lintang mengakui bahwa risiko anak binaan kabur tetap ada dan sudah menjadi konsekuensi yang dipahami petugas pemasyarakatan. Namun, respons yang ditempuh bukan dengan memperkeras fasilitas, melainkan memperkuat pendekatan pembinaan dan hubungan personal dengan para anak binaan.
“Memang kalau mereka keluar, ya itu risiko dan harus kami cari. Sudah menjadi risiko kami sebagai petugas,” tutupnya.
