Bebaca.id, TENGGARONG — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penurunan signifikan hingga berada di bawah Rp2.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap petani swadaya yang memilih menunda panen karena dinilai tidak lagi mampu menutup biaya operasional.
Penurunan harga sawit ini diduga berkaitan dengan gejolak pasar pasca munculnya rencana kebijakan tata kelola ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui sistem ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), perusahaan BUMN baru yang disiapkan pemerintah.
Kepala Dinas Perkebunan Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan anjloknya harga TBS mulai memengaruhi pendapatan masyarakat, khususnya petani swadaya yang menjual hasil panennya mengikuti harga pasar.
“Beberapa petani swadaya yang saya pantau bahkan memilih tidak memanen sawitnya. Dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram, mereka merasa sudah tidak menutup biaya operasional,” ujar Muhammad Taufik, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, harga TBS di tingkat petani swadaya terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dari sebelumnya sempat berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, kini harga di lapangan turun drastis hingga di bawah Rp2.000 per kilogram.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan petani karena biaya produksi di kebun masih cukup tinggi, mulai dari biaya panen, pengangkutan, hingga perawatan tanaman.
Meski demikian, situasi berbeda dialami petani plasma atau petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Mereka masih menerima harga sesuai ketetapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami sudah mengimbau perusahaan-perusahaan besar agar tetap konsisten memberikan harga sesuai penetapan kepada petani yang bermitra,” katanya.
Muhammad Taufik menuturkan, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pengawasan harga terhadap perusahaan dan petani yang berada dalam skema kemitraan. Sementara harga sawit milik petani swadaya di luar pola tersebut sulit dikontrol sepenuhnya.
“Kalau yang di luar kemitraan, memang tidak bisa sepenuhnya diawasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, luas perkebunan kelapa sawit di Kukar mencapai sekitar 206 ribu hektare. Sebagian besar dikelola perusahaan besar bersama petani plasma yang bermitra dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
Namun di tengah melemahnya pasar sawit saat ini, petani swadaya dinilai menjadi kelompok paling terdampak karena tidak memiliki kepastian harga maupun perlindungan pasar.
Pemerintah daerah berharap penurunan harga sawit tersebut hanya bersifat sementara dan akan kembali membaik seiring pulihnya harga CPO di pasar dunia.
“Menurut pengamat, kondisi ini sifatnya temporer. Mudah-mudahan ketika harga CPO dunia membaik, harga TBS juga kembali naik,” tutupnya.
Foto : ilustrasi (ist)
