Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi defisit APBN 2025 masih bersifat sementara. Hal tersebut karena angka tersebut belum melalui proses audit secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia, tetap memastikan kondisi fiskal nasional berada dalam kendali.
“Defisit APBN 2025 memang meningkat menjadi Rp695,1 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan target dalam APBN yang sebesar Rp616,2 triliun. Namun kami tetap menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa rasio defisit APBN 2025 mengalami kenaikan dari rencana awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan global yang masih tinggi sepanjang 2025 menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah.
Menurut Purbaya, peningkatan defisit merupakan bagian dari strategi fiskal yang dirancang untuk menopang perekonomian. Pemerintah memilih mempertahankan belanja negara agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Konsekuensinya, defisit menjadi lebih besar dibandingkan perencanaan awal.
Secara rinci, pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak Rp534,1 triliun. Sementara penerimaan hibah tercatat Rp4,3 triliun.
Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu anggaran. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp849 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk stimulus ekonomi, perlindungan sosial, serta dukungan sektor strategis.
“Kenapa belanja tidak dipotong agar defisit tetap kecil? Karena ketika ekonomi sedang melemah, negara justru harus hadir memberikan stimulus. Ini bentuk komitmen pemerintah agar ekonomi tetap tumbuh dan berkesinambungan tanpa membahayakan APBN,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, kebijakan APBN 2025 dirancang bersifat countercyclical untuk menahan dampak perlambatan ekonomi. “Saya bisa saja memangkas anggaran, tetapi dampaknya ekonomi bisa terganggu. Tugas kami adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh, namun tetap menjaga kehati-hatian fiskal. Walaupun defisit melebar, kami pastikan tetap di bawah 3 persen, yang merupakan standar disiplin fiskal paling ketat,” pungkasnya.
Pemerintah mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit cukup besar sepanjang tahun. Defisit tersebut tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski meningkat, angka itu masih berada di bawah batas aman defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi defisit APBN 2025 masih bersifat sementara. Hal tersebut karena angka tersebut belum melalui proses audit secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia, tetap memastikan kondisi fiskal nasional berada dalam kendali.
“Defisit APBN 2025 memang meningkat menjadi Rp695,1 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan target dalam APBN yang sebesar Rp616,2 triliun. Namun kami tetap menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa rasio defisit APBN 2025 mengalami kenaikan dari rencana awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan global yang masih tinggi sepanjang 2025 menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah.
Menurut Purbaya, peningkatan defisit merupakan bagian dari strategi fiskal yang dirancang untuk menopang perekonomian. Pemerintah memilih mempertahankan belanja negara agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Konsekuensinya, defisit menjadi lebih besar dibandingkan perencanaan awal.
Secara rinci, pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak Rp534,1 triliun. Sementara penerimaan hibah tercatat Rp4,3 triliun.
Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu anggaran. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp849 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk stimulus ekonomi, perlindungan sosial, serta dukungan sektor strategis.
“Kenapa belanja tidak dipotong agar defisit tetap kecil? Karena ketika ekonomi sedang melemah, negara justru harus hadir memberikan stimulus. Ini bentuk komitmen pemerintah agar ekonomi tetap tumbuh dan berkesinambungan tanpa membahayakan APBN,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, kebijakan APBN 2025 dirancang bersifat countercyclical untuk menahan dampak perlambatan ekonomi. “Saya bisa saja memangkas anggaran, tetapi dampaknya ekonomi bisa terganggu. Tugas kami adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh, namun tetap menjaga kehati-hatian fiskal. Walaupun defisit melebar, kami pastikan tetap di bawah 3 persen, yang merupakan standar disiplin fiskal paling ketat,” pungkasnya.
