Bebaca.id, TENGGARONG – Sebanyak 4.647 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi tanggungan pemerintah daerah setelah adanya pengalihan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kabupaten/kota.
Kebijakan tersebut mengacu pada surat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur yang meminta pemerintah daerah mengambil alih pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Kondisi ini memunculkan dinamika baru sekaligus menambah beban anggaran daerah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, ribuan peserta tersebut sebelumnya ditanggung melalui program provinsi dan kini dikembalikan menjadi kewajiban pemerintah kabupaten.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, mengungkapkan bahwa pihaknya baru menerima kepastian jumlah peserta yang dialihkan tersebut.
“Baru kemarin kami memperoleh data pasti, ada 4.647 jiwa yang kepesertaannya dikembalikan, dinonaktifkan dari program Gratispol, dan menjadi tanggung jawab kabupaten,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, iuran BPJS yang harus dibayarkan pemerintah daerah sebesar Rp37.800 per orang setiap bulan. Dengan jumlah peserta tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp175,6 juta per bulan atau lebih dari Rp2,1 miliar per tahun.
Menurut Waode, pengalihan ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Bagaimanapun, ini menjadi tanggung jawab kami agar ribuan peserta tersebut tetap terlindungi. Biasanya masyarakat baru menyadari pentingnya BPJS ketika dalam kondisi sakit,” katanya.
Meski berdampak pada anggaran, ia memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dan menjadi prioritas utama.
Ia menambahkan, masyarakat tetap dapat mengakses layanan gratis di puskesmas. Sementara untuk layanan lanjutan seperti rujukan atau rawat inap, tersedia mekanisme aktivasi BPJS, termasuk dalam kurun waktu 3×24 jam di rumah sakit.
Dinkes Kukar juga berkomitmen menyiapkan skema agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.
“Dari sisi anggaran tentu ada tambahan beban, namun pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Selama warga Kukar membutuhkan layanan kesehatan, kami akan upayakan tetap terlayani,” tutupnya.
