Samarinda – Penjabat Gubernur Akmal Malik mengukuhkan Felix Joni Darjoko sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menggantikan Hasoloan Manalu.
Pengukuhan ini terselenggara di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada Kota Samarinda pada Senin (22/1/2024). Disaksikan langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Iwan Taufiq Purwanto.
BPKP Provinsi Kaltim kata Akmal Malik, kini dipimpin figur baru yang akan memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai pembangunan daerah. Seperti, peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, BPKP pun diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Financial Management Information System (FMIS).
“BPKP punya peran vital dalam mendampingi dan membantu pemerintahan daerah,” ujarnya.
Akmal Malik juga menyoroti kerja sama antara BPKP Kaltim dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kaltim. Ia mengapresiasi kontribusi BPKP karena telah melakukan pengawasan secara intern, dalam konteks keuangan maupun pembangunan daerah.
“Pengawasan harus menjamin tepat sasaran tanpa toleransi terhadap penyelewangan anggaran,” tuturnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini pun menekankan perlunya sinergi serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk benar-benar memastikan program maupun pembangunan di Benua Etam bisa berjalan efektif.
“Saya harap pembangunan bisa berjalan efektif ke depannya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan bahwa pergantian kepala perwakilan BPKP tidak mengurangi kerja sama yang telah terjalin.
Justru, BPKP akan terus melakukan berbagai pengawasan intern dalam bentuk assurance dan konsultatif consulting pada stakeholders utama. Mengingat, selama ini BPKP Kaltim telah menjalankan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun 2023.
“Tujuannya tidak lain untuk memberikan kontribusi dalam evaluasi perencanaan, penganggaran, infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan SDM. BPKP siap mengawal pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pengawas Intern Lintas Sektor,” paparnya.
