Bebaca.id,TENGGARONG – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah disebut memberikan tekanan besar terhadap sektor perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut dinilai memicu kenaikan biaya operasional perusahaan dan berdampak pada menurunnya produktivitas.
General Manager PT Mitra Bangga Utama, Chairuddin, mengatakan hampir seluruh kebutuhan operasional perusahaan mengalami kenaikan harga seiring penguatan dolar, mulai dari pupuk, suku cadang, hingga bahan bakar.
“Ada dampaknya, pasti ada. Otomatis biaya operasional meningkat. Mulai dari kebutuhan karyawan, spare part, pupuk sampai solar semuanya naik. Akibatnya berpengaruh terhadap produktivitas,” ujar Chairuddin, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, tingginya biaya operasional turut mempengaruhi kondisi kerja di lapangan. Ketika kebutuhan perusahaan sulit terpenuhi, semangat kerja karyawan juga ikut menurun sehingga berdampak pada hasil produksi.
“Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, semangat kerja mereka berkurang. Produktivitas turun, produksi juga ikut turun karena biaya operasional besar, termasuk biaya transportasi,” katanya.
Chairuddin menilai tekanan ekonomi akibat penguatan dolar tidak hanya dirasakan industri sawit, tetapi juga sektor perkebunan lainnya seperti karet dan kakao.
Ia menyebut banyak perkebunan karet yang kini berhenti beroperasi maupun tidak lagi terawat. Sementara perkebunan cokelat juga disebut mengalami kondisi serupa akibat tingginya biaya produksi.
“Sebagian besar perkebunan karet tutup, yang masih ada pun tidak terawat. Kalau cokelat hampir sama sekali tidak operasional. Itu karena biaya operasional sangat besar,” ungkapnya.
Ia membandingkan kondisi industri sawit saat ini dengan beberapa tahun lalu. Menurutnya, perusahaan sawit dahulu masih mampu memberikan bonus besar kepada pekerja, namun kini banyak perusahaan kesulitan memenuhi hal tersebut.
“Dulu orang berkebun sawit bisa bonus sampai 50 bulan. Lama-lama turun, terakhir sekarang bahkan tidak ada bonus lagi karena perusahaan sudah tidak mampu,” ucapnya.
Chairuddin juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dibanding menaikkan gaji atau pajak. Menurutnya, harga pangan yang stabil akan membantu menjaga daya beli masyarakat.
“Harusnya sandang dan pangan yang diturunkan, bukan gaji yang dinaikkan. Sehingga harga-harga lain tidak ikut naik semua,” tegasnya.
Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan pangan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui surat dan buku yang dikirimkan kepada sejumlah presiden Indonesia.
“Saya pernah kirim surat dan buku mulai Pak SBY, Pak Jokowi sampai Pak Prabowo tentang bagaimana menurunkan harga pangan,” katanya.
Chairuddin berharap masukan dari pelaku usaha dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional.
“Walaupun masukan saya belum tentu benar, setidaknya dipanggil dan didengar karena ini masukan positif, bukan untuk menjatuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan kondisi usaha PT Mitra Bangga Utama yang hingga kini masih menjual hasil sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) lantaran belum memiliki pabrik pengolahan sendiri.
“Masih buah. Kami ingin bangun pabrik, tapi arealnya tidak cukup,” jelasnya.
Menurut Chairuddin, pembangunan pabrik kelapa sawit memerlukan lahan minimal sekitar 6.000 hektare untuk kapasitas 20 ton. Sementara lahan produktif perusahaan saat ini tersisa sekitar 700 hektare akibat terdampak aktivitas pertambangan dan banjir.
“Tidak mungkin bangun pabrik. Bukan tidak ada uang, tapi memang tidak memungkinkan,” katanya.
Saat ini, hasil panen sawit perusahaan dijual melalui kontraktor sebelum dikirim ke sejumlah pabrik pengolahan di wilayah Jonggon.
“Kita jual ke kontraktor, nanti mereka yang bawa ke pabrik,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, Chairuddin juga menyoroti distribusi pupuk yang dinilai semakin memberatkan perusahaan. Ia mengatakan perusahaan kini tidak lagi dapat membeli pupuk langsung dari pabrik sehingga harus melalui pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi.
Menurutnya, akses pembelian pupuk secara langsung perlu diberikan agar biaya produksi dapat ditekan.
Chairuddin kembali menegaskan bahwa tingginya nilai dolar menjadi salah satu faktor utama yang menekan industri perkebunan saat ini.
“Semakin tinggi dolar, semakin mencekik perusahaan. Untuk biaya produksi, perawatan dan lain-lain semuanya naik,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
“Untuk menaikkan nilai rupiah terhadap dolar, kita jangan terlalu banyak impor dan jangan terlalu banyak pinjam uang luar negeri,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan pangan nasional seperti beras, jagung, dan kedelai seharusnya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat.
“Kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kita tidak terlalu memakai dolar,” ujarnya.
Chairuddin juga mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan komoditas, termasuk pembelian crude palm oil (CPO), sebagai langkah memperkuat mata uang nasional.
“Kalau perlu yang beli CPO kita minta pakai rupiah. Sehingga nilai rupiah bisa naik sendiri,” jelasnya.
Ia turut menyinggung masih tingginya impor sejumlah komoditas pangan yang dinilai menunjukkan ketahanan pangan nasional belum sepenuhnya kuat.
“Jangan hanya bicara kita surplus, tapi ternyata masih impor gula, gandum, jagung sampai daging,” katanya.
Menurut Chairuddin, Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan daging nasional apabila sektor peternakan diperkuat dengan harga pangan dan pakan ternak yang terjangkau.
“Kalau pangan murah, termasuk pakan ternak, kita bisa ternak sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar dolar.
“Kalau pangan dalam negeri terpenuhi, berapa pun nilai dolar tidak terlalu masalah. Karena pada akhirnya nilai rupiah akan naik dengan sendirinya,” pungkasnya.
Foto : ilustrasi (ist)
