Bebaca.id, Jakarta – Rencana impor 105.000 truk pikap dari India oleh BUMN Agrinas memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Pengadaan senilai Rp40 triliun tersebut dirancang untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun kebijakan ini dinilai berpotensi menekan industri otomotif nasional. Sejumlah anggota DPR hingga pelaku usaha mempertanyakan urgensinya.
Kesepakatan ekspor itu lebih dulu diumumkan produsen India pada awal Februari 2026. Mahindra & Mahindra menyatakan akan memasok 35.000 unit pikap Scorpio, sementara Tata Motors mengirim 70.000 unit kendaraan. Total kendaraan yang akan masuk ke Indonesia mencapai 105.000 unit. Sebagian unit bahkan telah tiba di Jakarta.
Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan keputusan tersebut diambil setelah negosiasi dengan produsen domestik tidak membuahkan hasil. Ia menyebut kapasitas dan harga menjadi kendala utama. “Ya. Sejak awal,” ujarnya saat ditanya apakah Presiden mengetahui rencana impor tersebut. Ia juga menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah apabila kontrak harus dievaluasi.
Menurut Joao, impor dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Ia mengklaim langkah itu mampu menghemat hingga Rp46,5 triliun dibandingkan opsi produksi dalam negeri. “Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat,” katanya dalam konferensi pers. Ia bahkan menyatakan siap menanggung konsekuensi kontraktual jika pembatalan terjadi.
Di sisi lain, pelaku industri menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya penguatan manufaktur nasional. Ketua Umum Gaikindo menyebut kapasitas produksi dalam negeri sebenarnya masih tersedia. Industri otomotif nasional disebut mampu memproduksi hingga 2,59 juta unit per tahun, sementara realisasi baru sekitar 1,3 juta unit. Mereka khawatir impor kendaraan dalam bentuk utuh akan melemahkan rantai pasok lokal.
Penolakan juga datang dari kalangan DPR dan serikat pekerja. Mereka memperingatkan potensi hilangnya ratusan ribu lapangan kerja jika produksi tidak dilakukan di dalam negeri. “Menurut saya, skema ini seharusnya tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan,” ujar salah satu anggota DPR. Perdebatan pun kini mengarah pada kemungkinan peninjauan ulang atau pembatalan kontrak.
Keputusan akhir berada di tangan pemerintah setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri. Sejumlah pihak mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum impor dilanjutkan. Kontroversi ini menjadi ujian konsistensi kebijakan antara percepatan program desa dan komitmen terhadap industri nasional. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengambil langkah final.
