Bebaca.id, TENGGARONG — Ribuan guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerima pembayaran insentif selama empat bulan terakhir. Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama sejumlah pihak terkait yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Andi Faisal. Dalam forum itu terungkap bahwa keterlambatan pembayaran insentif disebabkan masih menunggu advis dari kejaksaan terkait aspek regulasi.
“Dinas Pendidikan sudah mengajukan Legal Opinion ke kejaksaan. Saat ini tinggal menunggu hasilnya. Jika sudah selesai, insya Allah minggu depan insentif bisa segera dibayarkan,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, hambatan tersebut berkaitan dengan penyesuaian terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, ia memastikan bahwa anggaran insentif bagi guru honorer telah tersedia dan tidak mengalami kendala.
“Dari sisi anggaran tidak ada masalah, sudah tersedia. Tinggal menunggu kepastian regulasi. Setelah itu selesai, proses akan dilanjutkan ke BPKAD untuk pencairan,” tegasnya.
Faisal juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian oleh Dinas Pendidikan, mengingat insentif tersebut merupakan hak para guru yang telah menjalankan tugasnya.
“Ini menyangkut hak para guru. Mereka sudah bekerja, sehingga kewajiban pemerintah adalah memastikan hak tersebut segera dipenuhi,” katanya.
Komisi IV DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal proses tersebut hingga pencairan terealisasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memantau perkembangan.
Sementara itu, Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainudin, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD yang turut mendorong percepatan pencairan insentif guru honorer.
“Insentif ini memang sudah empat bulan belum diterima. Kami memahami adanya penyesuaian regulasi yang memerlukan advis dari kejaksaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, PGRI akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, mengingat kesejahteraan guru menjadi perhatian utama organisasi.
Nasruddin juga menjelaskan bahwa besaran insentif yang diterima guru honorer berbeda-beda, tergantung pada wilayah penugasan. Daerah terpencil seperti Tabang dan wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten umumnya mendapatkan nominal lebih besar.
Para guru honorer di Kukar kini berharap proses administrasi segera rampung sehingga insentif yang telah lama dinantikan dapat segera dicairkan dalam waktu dekat.
