Bebaca.id, TENGGARONG – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan ke pemerintah kabupaten/kota berdampak pada tekanan anggaran daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pengalihan tersebut merujuk pada surat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur yang meminta pemerintah daerah mengambil alih pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menilai kebijakan itu menimbulkan persoalan dari sisi penganggaran karena disampaikan setelah APBD 2026 mulai berjalan.
Ia menyebut, idealnya kebijakan semacam itu diinformasikan sebelum penetapan anggaran agar pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan langkah antisipatif.
“Jika disampaikan lebih awal, kami bisa menyiapkan kebijakan lanjutan agar tidak mengganggu kondisi keuangan daerah,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Sunggono, meski kebijakan tersebut tidak tiba-tiba dalam pelaksanaannya, namun dari sisi perencanaan anggaran hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah daerah masih mengkaji langkah yang tepat untuk merespons kebijakan tersebut.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran untuk menanggung iuran BPJS tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem perencanaan keuangan daerah.
“Karena anggaran sudah berjalan, kami tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan tersebut. Opsi yang memungkinkan adalah melalui perubahan anggaran,” jelasnya.
Sunggono menambahkan, proses penyesuaian anggaran membutuhkan waktu, termasuk jika harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau dilakukan efisiensi melalui pergeseran anggaran, maka akan berdampak pada seluruh OPD dan itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Prosesnya cukup panjang dan tidak sesederhana yang dibayangkan,” tutupnya.
