Bebaca.id, TENGGARONG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini memaksa pemerintah daerah menyusun langkah strategis agar program pembangunan tetap berjalan.
Data menunjukkan, APBD Kukar pada 2024 mencapai Rp14,3 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp11,1 triliun pada 2025, dan kembali merosot menjadi Rp7,16 triliun pada 2026. Bahkan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, proyeksi APBD diperkirakan hanya sekitar Rp5,4 triliun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari sektor swasta hingga masyarakat.
“Kami akan melakukan pengelompokan di tiap kecamatan dengan melibatkan pelaku usaha dan tokoh masyarakat. Dengan begitu, beban pembangunan bisa ditanggung bersama,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027, Senin (20/4/2026).
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sejumlah sektor. Di antaranya pendapatan dari air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta penguatan bisnis melalui perusahaan daerah.
“Peningkatan pendapatan harus didorong, baik dari pajak maupun pengembangan usaha yang dikelola perusda,” jelasnya.
Menurut Aulia, peningkatan pendapatan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Targetnya harus berdampak pada PDRB agar bisa berkontribusi langsung terhadap APBD. Kalau hanya pada pendapatan per kapita, efeknya lebih ke individu,” terangnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat tetap menjadi faktor penting karena dapat mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Ketika pendapatan masyarakat meningkat, aktivitas ekonomi ikut bergerak dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan,” tandasnya.
Pemerintah berharap berbagai strategi tersebut mampu menjaga laju pembangunan di Kukar tetap optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
