Bebaca.id, TENGGARONG – Potensi ekonomi kawasan pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan kepastian wilayah pelabuhan.
Hal itu disampaikan Ketua APBMI Kuala Samboja, Loeis Subowo Saminanto, usai melakukan audiensi bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Penjabat Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya di Tenggarong, Rabu (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, APBMI menyampaikan sejumlah gagasan pengembangan sektor maritim dan kepelabuhanan yang diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Loeis mengaku optimistis setelah mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap berbagai masukan yang disampaikan.
“Kami bersyukur karena aspirasi yang kami bawa mendapat sambutan baik. Bahkan kami langsung diterima oleh Pak Bupati, sehingga sejumlah persoalan strategis bisa dibahas secara terbuka,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu agenda yang mengemuka dalam audiensi adalah peluang pemanfaatan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah di kawasan Amborawang. Selain itu, APBMI juga berharap adanya dukungan terhadap aktivitas ekspor melalui fasilitas ship to ship (STS) di wilayah Muara Jawa.
Loeis menilai, kepastian regulasi terkait Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Santan menjadi kunci utama dalam menarik minat investor ke kawasan pesisir Kukar, khususnya di Tanjung Santan dan Marangkayu.
“Kami melihat potensi yang sangat besar di wilayah pesisir. Namun agar investasi bisa masuk dan berkembang, diperlukan kepastian mengenai status kawasan serta tata ruang yang jelas,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, APBMI berencana kembali menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah dan UPP Tanjung Santan guna membahas langkah konkret percepatan pengembangan kawasan pesisir tersebut.
Sejumlah proyek yang tengah dipersiapkan, lanjut Loeis, meliputi pembangunan kawasan industri perkapalan di Marangkayu hingga pengembangan pelabuhan dan terminal batu bara di Santan Hilir. Meski demikian, seluruh rencana tersebut masih bergantung pada kejelasan tata ruang yang menjadi dasar legalitas investasi.
“Kepastian tata ruang merupakan syarat utama sebelum proyek-proyek itu berjalan. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa persoalan ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Loeis mengapresiasi komitmen Bupati Kukar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya warga Samboja yang kini berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki perhatian agar masyarakat lokal tidak tersisih oleh laju pembangunan dan investasi yang berkembang di wilayah tersebut.
“Pak Bupati menekankan bahwa masyarakat Samboja jangan sampai hanya menjadi penonton. Beliau ingin memastikan warga pesisir juga memperoleh manfaat dan kesempatan dari perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung,” pungkasnya.
