Bebaca.id, TENGGARONG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kukar pada Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menyuarakan tujuh tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan nasional hingga persoalan daerah.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 40 hingga 50 orang. Ia menilai antusiasme mahasiswa untuk terlibat dalam aksi kali ini cukup tinggi dibandingkan sejumlah aksi sebelumnya.
“Untuk estimasi massa sendiri mungkin sekitar 40 sampai 50 orang. Karena melihat atmosfer dari teman-teman, kalau dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya, pada aksi kali ini kemungkinan lebih panas suasananya,” ujar Zulkarnain saat dihubungi, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, tuntutan yang akan dibawa merupakan hasil konsolidasi sejumlah elemen mahasiswa yang menyoroti isu-isu nasional dan daerah secara bersamaan.
Pada tingkat nasional, mahasiswa akan menyampaikan sikap terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik dan layak didukung. Namun, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Pada tataran konsep ataupun dalam pikiran memang teman-teman dukung dan program ini memang baik. Cuma pada implementasinya terkesan tidak tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, revisi UU Polri menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius mahasiswa. Mereka menilai terdapat sejumlah poin yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait perluasan kewenangan kepolisian dan peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil.
“Teman-teman melihat bahwa banyak persoalan-persoalan yang hari ini belum diselesaikan. Tapi kemudian di saat yang bersamaan juga mereka diberi kewenangan untuk mengisi jabatan-jabatan sipil. Ini kan bagi teman-teman mencoreng masyarakat, jadi posisi sipil hari ini seakan terabaikan, diragukan kemampuannya,” ujarnya.
Selain isu nasional, mahasiswa juga akan menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Kukar. Salah satunya terkait tindak lanjut terhadap 23 perusahaan yang sebelumnya mendapat rapor merah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan DPRD Kukar dalam menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk rencana inspeksi mendadak yang sebelumnya sempat diwacanakan.
“Besok teman-teman mempertanyakan apakah komitmen ini dijalankan atau sekadar janji-janji manis untuk meredam amarah masyarakat,” tegas Zulkarnain.
Persoalan infrastruktur jalan juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah Kukar yang memerlukan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan turut menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diterima mahasiswa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, lebih dari 1.200 pekerja dilaporkan terdampak PHK, dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang angka terbesar.
Menanggapi kondisi tersebut, mahasiswa mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja terdampak agar memiliki peluang beralih ke sektor pekerjaan lain.
“Teman-teman menyarankan supaya pemerintah menyiapkan semacam pelatihan untuk menunjang kompetensi dan kemampuan mereka sehingga mampu mencari alternatif pekerjaan lain selain daripada tambang,” katanya.
Meski pada waktu yang hampir bersamaan juga berlangsung agenda aksi mahasiswa di Samarinda, Zulkarnain memastikan gerakan mahasiswa Kukar akan tetap berfokus pada persoalan yang terjadi di daerah sendiri.
“Untuk aksi kali ini teman-teman fokus di Kukar saja dulu,” pungkasnya.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor DPRD Kukar dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
