Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan menurunnya produksi batu bara sebagai dampak pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meski demikian, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memastikan program prioritas Kukar Idaman Terbaik tetap menjadi komitmen pemerintah daerah.
Aulia mengatakan, saat program Kukar Idaman Terbaik disusun, pemerintah menggunakan asumsi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada di kisaran Rp9 triliun per tahun. Namun, perubahan kondisi fiskal mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
“Sebagaimana yang kita pahami, Kukar Idaman Terbaik dulu disusun dengan asumsi pembiayaan APBD kita minimal di angka Rp9 triliun. Harus kita akui itu,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini tidak berarti pembangunan daerah akan terhenti. Pemerintah Kabupaten Kukar terus menjalin komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pembiayaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
“Pembiayaan pembangunan ini tidak semata-mata dibiayai oleh APBD. Kami juga berusaha membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain agar manfaat Kukar Idaman Terbaik tetap bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Aulia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pelaksanaan program pada 2026 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.
“Sampai hari ini kita belum merevisi RPJMD terkait target capaian Kukar Idaman Terbaik. Kita masih memonitor situasi dan kondisi, meskipun secara pelaksanaan di tahun 2026 target sasaran kita lebih diturunkan dari yang sudah tercantum dalam RPJMD,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penurunan produksi batu bara akibat pemangkasan RKAB turut berdampak terhadap pendapatan daerah. Selama ini, APBD Kukar ditopang oleh tiga sumber utama, yakni transfer pemerintah pusat, transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pendapatan asli daerah (PAD).
Dari sumber transfer pusat, dana bagi hasil (DBH) menjadi salah satu komponen terbesar. Namun, sekitar 80 persen DBH yang diterima Kukar masih bergantung pada sektor pertambangan batu bara.
“Hari ini 80 persen dana bagi hasil kita bergantung dari sektor batu bara. Ketika RKAB diturunkan dan produksi batu bara turun, maka penjualannya pasti ikut turun,” ungkap Aulia.
Ia menjelaskan, penerimaan daerah dari sektor batu bara diperoleh melalui skema royalti yang sangat dipengaruhi oleh volume produksi dan penjualan. Karena itu, ketika produksi menurun, penerimaan royalti dan dana bagi hasil yang diterima daerah juga ikut berkurang.
“Nah, ketika produksi turun, tentunya royalti yang diterima juga turun. Ini yang kemudian mempengaruhi dana bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kukar,” terangnya.
Kondisi tersebut, lanjut Aulia, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah pada tahun ini. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program prioritas sekaligus mencari alternatif sumber pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Meski dihadapkan pada tekanan anggaran, Pemkab Kukar berkomitmen menjaga keberlangsungan program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Aulia menilai tantangan fiskal harus dijawab melalui inovasi, efisiensi, dan penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami akan terus berupaya agar program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap bisa berjalan dan manfaatnya tetap dirasakan warga Kukar,” pungkasnya.
