Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuktikan komitmen kuatnya dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia melalui penetapan alokasi anggaran pendidikan yang sukses mencapai angka 21 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Angka tersebut mencatatkan prestasi tersendiri karena sukses melampaui amanat konstitusi nasional yang menetapkan batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Lebih dari sekadar pemenuhan infrastruktur fisik, besarnya kucuran dana ini turut dialokasikan secara merata untuk mengakomodasi kesejahteraan tenaga pendidik hingga memfasilitasi kelengkapan belajar para siswa di daerah.
Menanggapi kebijakan strategis ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, menyatakan bahwa besaran alokasi tersebut adalah wujud nyata keseriusan jajaran pemerintah daerah dalam mendongkrak mutu pendidikan.
“Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan 21 persen untuk sektor pendidikan. Jadi ini luar biasa, karena melampaui amanah di Undang-Undang Dasar,” ungkap Heriansyah, pada Senin (26/10/2026).
Secara rincian, dari total porsi anggaran sekitar Rp1,19 triliun yang dikelola langsung oleh Disdikbud Kukar, serapan terbesarnya dialirkan untuk membiayai pos gaji bulanan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga guru.
Terkait hal itu, Heriansyah menyebutkan bahwa pos anggaran untuk kebutuhan kepegawaian tersebut menyentuh angka fantastis sekitar Rp981 miliar. Tingginya porsi belanja ini menjadi bukti bahwa pemenuhan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik diposisikan sebagai komponen paling vital dalam struktur anggaran daerah.
“Yang lainnya itu dialokasikan melalui dana BOS reguler yang sumber dananya berada di APBD kita,” bebernya.
Selain mengakomodasi hak pegawai, pemerintah daerah juga mendistribusikan sisa anggaran untuk menunjang kelancaran aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah, salah satunya melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.
Sentuhan program ini tidak luput menyasar secara khusus pada institusi pendidikan yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) lewat skema BOS Afirmasi. Intervensi dana ini sengaja dirancang sebagai solusi untuk membantu sekolah-sekolah di pelosok yang kerap menghadapi tantangan keterbatasan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.
Di sisi lain untuk menunjang kebutuhan harian siswa, Pemkab Kukar turut menyiapkan skema bantuan perlengkapan melalui program BOS Seragam. Berkat inisiatif mulia ini, anak-anak sekolah berhak mendapatkan paket kelengkapan belajar secara cuma-cuma, mulai dari pakaian seragam, sepatu, hingga tas punggung.
“Artinya apa? Bahwa ini adalah komitmen pemerintah daerah kita untuk memajukan sektor pendidikan,” terangnya.
Heriansyah turut menambahkan, kehadiran pemerintah daerah juga direpresentasikan melalui pemberian subsidi penuh kepada sekolah-sekolah berstatus negeri. Berkat jaminan ini, para peserta didik sepenuhnya terbebas dari segala macam beban pungutan biaya sekolah.
Melalui kolaborasi program dan subsidi lintas sektor ini, pemerintah daerah berikhtiar keras untuk memastikan bahwa pendidikan bermutu dapat diakses secara merata oleh masyarakat tanpa bayang-bayang kendala finansial.
“Di sisi lain untuk yang negeri kemudian yang swasta, khususnya yang negeri itu juga disubsidi. Tidak ada biaya sekolah,” tegasnya.
Meskipun telah disokong oleh ketersediaan anggaran jumbo dan beragam program unggulan, seluruh ikhtiar pemkab ini tentu menuntut adanya strategi komunikasi publik yang masif. Pasalnya, rentetan fasilitas dari pemerintah tersebut baru akan berdampak maksimal apabila masyarakat luas benar-benar mengetahui dan ikut memanfaatkannya.
Berangkat dari urgensi tersebut, Disdikbud Kukar kini mengarahkan fokusnya untuk mendorong proses sosialisasi yang intensif ke berbagai penjuru wilayah agar serapan program jauh lebih efektif.
“Tinggal bagaimana kita mempromosikan bahwa program ini benar-benar tersampaikan, program ini benar-benar tersosialisasi, program ini benar-benar tepat sasaran, tepat di lahan, tepat biaya dan tepat waktu,” tandasnya.
Ke depan, sinergi yang terbangun antara besarnya komitmen pembiayaan APBD dan pemerataan informasi ini diyakini mampu menjadi fondasi yang kokoh untuk mencetak generasi emas Kukar yang cerdas, merata, dan memiliki daya saing tinggi.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
