Follow:

Baca Berita Terbaik di sini!

Search
Close this search box.

Pemkab Kukar Komitmen Terhadap Transparansi Keuangan, Dukung Pemeriksaan BPK RI

Bebaca.id, TENGGARONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan audit komprehensif terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Fokus utama audit ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek belanja.

Sebelum pelaksanaan audit, telah diadakan rapat koordinasi guna menyelaraskan pemahaman dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.

Tim audit yang dipimpin oleh Pengendali Teknis, Nana Suryana, telah melaksanakan pemeriksaan khusus dan investigatif untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“BPK RI akan melakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Kami berharap tindakan ini dapat memberikan efek jera,” tegas Nana Suryana, pada Rabu (6/11/2024).

Sebagai daerah dengan alokasi anggaran yang besar, Kabupaten Kukar menjadi fokus pengawasan BPK RI agar pengelolaan keuangannya transparan dan akuntabel.

Inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah disambut baik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono. Beliau melihat bahwa audit ini akan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Audit ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, audit ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Para ahli sepakat bahwa audit semacam ini sangat penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sunggono mengajak seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk bersinergi dengan tim auditor BPK dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemkab Kukar berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi tim auditor dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan komitmen kami terhadap prinsip-prinsip good governance.

“Dengan memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, kita menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serius dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

BPK RI mendorong pemerintah daerah untuk terus berbenah dalam mengelola keuangannya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

penulis : bayu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram