Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang demokratis.
Pemkab Kukar dan Bawaslu berkomitmen untuk memastikan pilkada berjalan transparan dan adil. Kesepkatan tersebut dinyatakan pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) yang mengusung tema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berintegritas dan Demokratis”.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Asisten I Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, Forkopimda, camat, lurah, perwakilan OPD, partai politik, dan para ahli seperti Prof. Bambang Iswanto dan Komisioner KPU Kukar, Wiwin.
Akhmad Taufik mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk aktif menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Ia juga menegaskan pentingnya ASN bersikap netral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kepentingan politik.
“Netralitas mutlak bagi ASN. Sebagai abdi negara, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat manapun. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat pada sanksi yang tegas,” ujar Taufik.
Di samping itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menggarisbawahi pentingnya rakor ini dalam menghadapi Pilkada yang tinggal menghitung hari.
“Pilkada sudah tinggal 18 hari lagi. Bagi masyarakat mungkin waktu ini terasa lama, tetapi bagi kami penyelenggara, waktu ini sangat berharga untuk memastikan segala persiapan berjalan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, Kaltim merupakan salah satu daerah yang perlu diwaspadai karena memiliki risiko tinggi terjadinya pelanggaran Pilkada. Ia mengatakan bahwa Kukar menempati peringkat ke-48 sebagai daerah dengan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada. Namun, kondisi terkini di Kukar terpantau relatif kondusif.
“Alhamdulillah, mendekati 18 hari menjelang Pilkada, Kukar dalam kondisi yang cukup aman dan terkendali,” ungkap Teguh dengan optimis.
Teguh melaporkan bahwa hingga saat ini, Bawaslu Kukar telah mencatat sebanyak 11 kasus pelanggaran terkait Pilkada. Dirinya menekankan bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif selama pemilihan, dibutuhkan kerja sama yang solid dari semua pemangku kepentingan.
“Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan damai dan adil,” pungkas Teguh.
Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari para kandidat, tim kampanye, hingga masyarakat umum, untuk menjaga etika dan keharmonisan selama proses Pilkada berlangsung. Harapannya, melalui koordinasi yang baik, Pilkada Kukar 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat.
Penulis : Bayu
