Bebaca.id SAMARINDA – Banyaknya perda yang belum optimal diterapkan di Kalimantan Timur menjadi fokus perhatian Yusuf Mustafa, Anggota DPRD Kaltim.
Ia menilai perda yang seharusnya menjadi alat pengatur kebijakan dan penegakan hukum sering kali hanya sebatas formalitas tanpa dampak nyata di masyarakat.
“Perda membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran besar dalam penyusunannya. Sayangnya, masih banyak yang tidak efektif diimplementasikan, terutama dalam penegakan sanksi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap perda yang ada, agar tidak sekadar menjadi dokumen tanpa fungsi.
Yusuf meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda), legislatif, dan eksekutif lebih selektif dalam menyusun perda di masa mendatang.
“Setiap perda yang dibentuk harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika hanya disahkan tanpa penerapan yang jelas, sumber daya yang digunakan akan sia-sia,” lanjutnya.
Yusuf juga mendorong pemerintah di semua tingkat untuk serius menegakkan perda secara konsisten, tidak hanya menunggu momentum tertentu.
“Perda harus ditegakkan setiap saat, bukan hanya menjadi simbol aturan. Mekanisme pengawasan yang ketat harus diterapkan agar perda benar-benar efektif dan sesuai tujuan awalnya,” tegasnya.
Ia berharap ke depan perda tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tetapi benar-benar menjadi solusi yang memperbaiki kehidupan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
