Bebaca.id, Samarinda – Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi. Ia meminta agar kebijakan ini dikaji ulang secara mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan kita dari Sabang sampai Merauke memiliki kondisi yang berbeda. Infrastruktur, kualitas pengajaran, dan akses pendidikan sangat bervariasi. Tanpa standar nasional, pemerataan kualitas pendidikan bisa menjadi tantangan besar,” ungkapnya.
Menurut Darlis, meski UN memiliki kelemahan, kehadirannya masih memberikan acuan untuk menilai capaian pendidikan secara nasional. Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan mutu pendidikan di seluruh daerah jika UN tetap dijalankan.
“Jika UN tetap diberlakukan, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Kesetaraan lulusan hanya bisa dicapai jika kualitas pengajaran merata di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketimpangan antarwilayah. “Tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini justru bisa memperparah ketidakadilan dalam pendidikan,” tutup Darlis. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
