bebaca.id, Samarinda – Dalam reses yang digelar pada Sabtu (9/11/2024) di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, Sapto Setyo Pramono, Anggota DPRD Kalimantan Timur, mendengarkan langsung keluhan warga. Mereka menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan sangat membutuhkan perhatian untuk perbaikan fasilitas umum yang semakin mendesak.
Politisi Partai Golkar ini mencatat, keluhan utama yang disampaikan adalah buruknya kondisi jalan dan drainase yang menyebabkan banjir saat hujan. Masalah tersebut kerap mengganggu kegiatan sehari-hari warga.
“Saya telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Samarinda untuk memastikan apakah anggaran perbaikan drainase di Jalan Padat Karya dan saluran menuju Sungai Karang Mumus sudah tersedia atau belum,” ungkap Sapto.
Ia menambahkan, koordinasi yang solid antara Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) akan menjadi kunci untuk segera menangani masalah banjir tersebut.
“Saya yakin kolaborasi antara kedua pihak akan mempercepat penanganan banjir di kawasan ini,” tegasnya.
Sapto juga menekankan bahwa perbaikan sistem drainase menjadi prioritas utama. Salah satu usulan yang diajukan warga adalah pembangunan drainase sepanjang 250 meter di RT 53, Jalan Padat Karya, yang dianggap sangat penting untuk mencegah banjir dan genangan air.
“Kami akan berusaha untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi, meski kemungkinan realisasinya baru dapat dilakukan pada 2026 karena anggaran 2025 sudah teralokasi. Usulan ini akan kami ajukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,” jelasnya.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan ruang kelas tambahan untuk SMA dan SMK di wilayah tersebut. Sapto menegaskan bahwa pendidikan di tingkat SMA/SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim dan ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang penting bagi kemajuan bangsa. Saya akan terus mendorong agar hal ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi,” tutupnya.
Penulis : Reihan Noor
