Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dan Pemerintah Kota Samarinda mencapai kesepakatan terkait pembangunan proyek sodetan yang menghubungkan Kelurahan Loa Janan Ilir, Samarinda, dengan Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pembangunan fisik sodetan tetap dilanjutkan, namun aliran air belum akan difungsikan sebelum Sungai Loa Janan Ulu menjalani proses normalisasi. Kesepakatan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam merespons kekhawatiran warga terkait potensi tambahan debit air.
Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wali Kota Samarinda Andi Harun, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kantor Camat Loa Janan, Sabtu (3/10/2026).
Andi Harun mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan skema penanganan dalam jangka pendek serta rencana lanjutan untuk jangka menengah dan panjang.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memasang pintu air untuk mengendalikan debit dari sodetan. Pintu tersebut akan tetap tertutup selama kondisi Sungai Loa Janan Ulu belum dinormalisasi dan belum siap menerima tambahan aliran air.
“Jadi dua kategori, yang pertama itu yang pendek, yang kedua menengah dan panjang. Yang tidak akan dilakukan secara parsial,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan, pekerjaan fisik sodetan tetap dapat dilanjutkan. Namun, fungsi pengaliran air dari sodetan belum akan dijalankan sampai penanganan sungai di bagian hilir dilakukan.
“Kegiatan tetap jalan, tapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, skema tersebut menjadi solusi untuk menjaga pembangunan penanganan banjir di Samarinda tetap berjalan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat Loa Janan Ulu mengenai pengendalian debit air.
Sebelumnya, masyarakat menyampaikan keberatan karena Sungai Loa Janan Ulu dinilai belum mampu menampung tambahan aliran dari sodetan. Warga meminta agar aliran sodetan tidak dibuka sebelum proses normalisasi sungai dilakukan.
Andi menjelaskan, pintu air akan menjadi instrumen pengendali aliran ketika terjadi hujan. Jika kondisi sungai belum memungkinkan, pintu tersebut tidak akan dibuka sampai normalisasi selesai.
“Nanti setelah kita lakukan normalisasi baru kita buka,” tegasnya.
Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memprioritaskan normalisasi Sungai Loa Janan Ulu. Andi menyebut proses tersebut membutuhkan penanganan lebih kompleks karena mencakup pekerjaan fisik dan persoalan sosial, termasuk kemungkinan relokasi atau pergantian bagi masyarakat yang terdampak.
Pemprov Kaltim yang menjadi leading sector disebut telah menyatakan kesiapan mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan fisik. Sementara BWS akan memberikan dukungan dalam penyusunan teknis penanganannya.
“Insya Allah mereka akan mulai membahas sejak hari Senin,” kata Andi.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Pemkab Kukar memahami kekhawatiran masyarakat Desa Loa Janan Ulu terkait kondisi sungai dan potensi peningkatan debit air.
Menurut Aulia, persoalan banjir masih terjadi meskipun debit air saat ini belum mendapat tambahan dari sodetan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kondisi di bagian hilir ditangani terlebih dahulu.
“Yang tadi disampaikan, kami paham kekhawatiran masyarakat adalah dengan debit air yang ada sekarang saja, itu banjir sudah sangat luar biasa,” kata Aulia.
Ia menilai penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada pembangunan sodetan.
“Kalau kita tambah lagi tanpa kita tangani di hilirnya, maka kekhawatirannya ini akan menambah lebih banyak lagi,” ujarnya.
Aulia menegaskan pemerintah akan menjaga agar tambahan debit air belum dialirkan sebelum proses normalisasi Sungai Loa Janan Ulu dilakukan.
Di hadapan masyarakat, Aulia juga meminta warga ikut mengawal proses normalisasi agar penanganan sungai dapat berjalan sesuai rencana. Ia mengingatkan pentingnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Percuma kami menyediakan anggaran. Percuma dari Kota Samarinda menyediakan anggaran untuk melakukan normalisasi kalau Bapak-Ibu sekalian lepas ini, lepas sodetan ini, muncul lagi spanduk di sana. Kami menolak normalisasi,” ujarnya.
Aulia mengajak pemerintah dan masyarakat menyatukan langkah dalam menangani persoalan banjir yang selama ini terjadi di kawasan tersebut.
“Kita duduk bersama, kita sama-sama satukan persepsi. Kita ingin selamatkan tempat kita dari banjir ini,” pungkasnya.
