Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara mulai mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, proses pengisian kali ini akan menggunakan sistem manajemen talenta yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara, Arianto, mengatakan Pemkab Kukar telah menjalin kerja sama dengan BKN untuk menerapkan sistem tersebut dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II.
“Di Kutai Kartanegara ini kita sudah ber-MoU dengan BKN untuk pengisian JPT Pratama atau eselon II menggunakan manajemen talenta,” kata Arianto.
Melalui sistem itu, pejabat administrator atau eselon III yang memenuhi syarat dapat dipromosikan ke jabatan eselon II berdasarkan pemetaan kompetensi, rekam jejak jabatan, serta capaian kinerja yang terdokumentasi dalam aplikasi manajemen talenta.
Menurut Arianto, sistem tersebut dirancang untuk membantu pemerintah melakukan pemetaan sumber daya aparatur secara lebih objektif dan terukur. Karena itu, seluruh pejabat eselon III diminta memperbarui data terkait pengalaman kerja, riwayat jabatan, pendidikan, hingga kompetensi yang dimiliki.
“Manajemen talenta itu sebuah sistem yang dibangun oleh BKN untuk merekrut atau mempromosikan pejabat eselon III menjadi eselon II,” ujarnya.
Saat ini terdapat sekitar 15 jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kukar yang belum memiliki pejabat definitif. Beberapa di antaranya berada di BKPSDM, Badan Kesbangpol, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses identifikasi pejabat potensial guna memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Arianto menjelaskan, dalam sistem manajemen talenta terdapat klasifikasi penilaian yang menjadi dasar promosi jabatan. ASN yang berpeluang menduduki posisi kepala OPD harus masuk dalam kategori Box 7, Box 8, atau Box 9 berdasarkan hasil evaluasi BKN.
“Harapannya seluruh pejabat eselon III yang ada di Kutai Kartanegara masuk dalam Box 7, Box 8, atau Box 9. Karena untuk bisa menduduki jabatan eselon II atau kepala dinas, harus masuk dalam Box 7, 8, dan 9,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang tersimpan dalam sistem akan menjadi rujukan utama dalam menentukan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
“Mereka pernah bekerja di dinas apa, pengalaman jabatannya bagaimana sampai jabatan terakhirnya. Dari situ mereka akan kita kelompokkan untuk menduduki dinas tertentu,” katanya.
Sebagai bagian dari tahapan awal, Bupati Kutai Kartanegara telah meminta seluruh pejabat eselon III sejak Mei lalu untuk segera memperbarui data diri dan kompetensi dalam aplikasi manajemen talenta.
Menurut Arianto, data tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan kepala daerah dalam menentukan pejabat yang layak mendapatkan promosi jabatan.
“Sehingga ketika diperlukan oleh pimpinan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, untuk mempromosikan pejabat eselon III, tinggal menarik data yang ada di sistem,” ujarnya.
Dengan penerapan sistem manajemen talenta, proses pengisian jabatan tidak lagi dilakukan melalui seleksi terbuka sebagaimana yang selama ini diterapkan.
“Nanti kita tidak lagi mengumumkan secara terbuka. Kita tinggal mengambil data dari aplikasi manajemen talenta,” tegas Arianto.
Ia menilai peluang promosi akan semakin besar bagi ASN yang aktif memperbarui data dan menunjukkan kompetensinya melalui sistem tersebut.
“Kalau mereka aktif meng-update data dan kompetensinya yang ditampilkan dalam manajemen talenta, kesempatan mereka untuk dipromosikan tentu lebih besar,” ucapnya.
Meski belum memastikan jadwal pelantikan pejabat definitif, Arianto menyebut proses pengisian jabatan saat ini terus berjalan dan sedang dipersiapkan oleh pimpinan daerah.
“Terkait jabatan-jabatan yang saat ini masih kosong, oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati masih dalam proses penyiapan untuk pengisian jabatan tersebut,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima BKPSDM, pengisian jabatan kepala OPD tersebut berpotensi direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kalau informasi yang kami terima, insyaallah Juni sampai Juli ini akan terisi,” pungkasnya.
