Bebaca.id, TENGGARONG – Luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai 1.304,58 hektare. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini memperkuat penanganan dengan memetakan sumber daya milik ratusan perusahaan agar dapat dikerahkan ketika muncul titik api.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kedua Tim Penanganan Karhutla Kabupaten Kukar yang digelar di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Selasa (1/9/2026).
Dalam pemaparan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 144 titik api terpantau di wilayah Kukar. Sementara berdasarkan kondisi lapangan, terdapat 11 titik yang masih dalam proses penanganan.
Titik panas dengan jumlah cukup tinggi salah satunya terpantau di Desa Sabintulung dan Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman. Tim di lapangan juga masih menghadapi sejumlah titik api yang sulit dijangkau karena berada di kawasan lahan gambut.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan rakor kedua digelar untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya.
Dalam rakor pertama, sejumlah kebutuhan mendesak petugas di lapangan telah dipetakan, terutama permakanan, logistik dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kebutuhan yang mendesak adalah terkait dengan permakanan dan logistik BBM dan itu sudah bisa kita tangani. Dengan intervensi kita terhadap permakanan dan logistik BBM, kita bisa memadamkan api dengan cepat di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Menurutnya, pola penanganan karhutla di Kukar kini diarahkan agar petugas dapat bergerak sejak titik api masih dalam skala kecil. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah api berkembang dan meluas.
“Kita sudah punya pola di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketika muncul titik api, tidak perlu besar, itu langsung bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Aulia mengapresiasi keterlibatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan hingga perusahaan yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran.
Untuk memperkuat pola tersebut, Pemkab Kukar kini mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta. Sebanyak 305 perusahaan mengikuti rakor secara daring dan akan dipetakan berdasarkan wilayah operasi serta sumber daya yang dimiliki.
Perusahaan nantinya dikelompokkan berdasarkan kecamatan. Peralatan yang tersedia, mulai dari kendaraan tangki air hingga dukungan logistik dan sarana pemadaman lainnya, akan diinventarisasi.
Dengan pemetaan tersebut, sumber daya perusahaan yang lokasinya paling dekat dengan titik kebakaran dapat segera digerakkan untuk membantu tim penanganan.
“Misalnya Kecamatan Sanga-Sanga, di sana ada badan usaha apa saja dan resource mereka untuk penanganan api, kekuatannya apa saja. Mereka punya mobil tangki berapa, kebutuhan logistik berapa, ini yang coba kita elaborasi dan kolaborasikan,” jelas Aulia.
Seluruh sumber daya itu selanjutnya diharapkan terkoneksi dengan pos terpadu penanganan karhutla yang telah dibentuk hingga tingkat kecamatan.
“Ketika terjadi titik api di suatu tempat, tim tanggap cepat kita bisa bergerak ke sana dan resource kita sudah siap untuk proses penanganan api ini,” tuturnya.
Selain memperkuat pemadaman, Pemkab Kukar meminta langkah pencegahan dilakukan secara lebih intensif selama kemarau. Patroli di kawasan yang memiliki risiko kebakaran diminta terus ditingkatkan untuk mendeteksi potensi munculnya api sedini mungkin.
Aulia juga menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), camat, danramil dan kapolsek menggelar koordinasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan.
Perusahaan turut diminta meningkatkan patroli di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) maupun hak guna usaha (HGU) masing-masing.
“Proses pencegahan tetap bisa dilaksanakan. Patroli-patroli teman-teman di titik-titik strategis yang memungkinkan terjadinya api juga kita harapkan bisa dilaksanakan dengan baik,” ucap Aulia.
Masyarakat maupun pekerja di lapangan juga diingatkan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Salah satunya membuang puntung rokok sembarangan di tengah kondisi vegetasi dan lahan yang kering.
Sementara untuk titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu lokasi yang membutuhkan penanganan khusus berada di wilayah Muara Leka.
Dukungan pemadaman melalui udara atau water bombing menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan untuk menangani titik kebakaran yang sulit dijangkau tersebut.
Pemkab Kukar juga meminta perusahaan yang memiliki kendaraan tangki maupun peralatan pemadaman lainnya siap memberikan dukungan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Di sisi lain, keterlibatan perusahaan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Aulia mengatakan perusahaan yang dinilai tidak aktif membantu penanganan karhutla, termasuk ketika kebakaran terjadi di wilayah IUP maupun HGU mereka, akan dievaluasi.
