Bebaca.id, TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Daerah Pemilihan IV, Rahmat Dermawan, meminta pemerintah mengambil langkah lebih bijak dalam menertibkan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Tahura Bukit Soeharto.
Menurutnya, keberadaan pedagang di kawasan tersebut selama ini memberikan dampak positif bagi daerah, mulai dari kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal.
“Selama ini aktivitas ekonomi masyarakat di sana ikut berkontribusi terhadap daerah, mulai dari PAD hingga membuka lapangan kerja. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengambil langkah penertiban,” ujar Rahmat, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, para pedagang bukanlah pihak utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan tersebut. Justru, kata dia, kerusakan lebih banyak dipicu oleh aktivitas eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau kita lihat, pedagang ini tidak merusak lingkungan. Kerusakan justru banyak disebabkan oleh aktivitas lain yang tidak bertanggung jawab. Ini harus jadi pertimbangan penting dalam kebijakan,” tegasnya.
Dalam rapat bersama pemerintah daerah, DPRD juga mendorong adanya kebijakan transisi berupa pemberian tenggang waktu bagi pedagang agar tetap dapat beraktivitas sembari menunggu solusi jangka panjang.
“Kami mendorong agar ada tenggang waktu bagi pedagang sampai solusi ditemukan. Salah satu opsi yang dibahas adalah relokasi ke aset pemerintah daerah, seperti di Kilometer 50,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, kebijakan tersebut sebaiknya diterapkan secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada titik tertentu seperti Tau Semedang atau Warung Panjang, melainkan mencakup seluruh masyarakat di kawasan Tahura.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi wilayah yang tengah berada dalam masa transisi menuju kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, situasi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah yang masih memiliki tanggung jawab pelayanan publik, sementara kewenangan mulai beralih.
“Di satu sisi, pemerintah daerah masih harus melayani masyarakat, tapi di sisi lain wilayah ini mulai masuk dalam kewenangan IKN. Ini kondisi yang cukup dilematis,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan pengambilalihan wilayah, tetapi juga program nyata yang memberikan manfaat langsung.
“Kami berharap ada keberpihakan program, bukan hanya pengambilalihan. Masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan dan merasa menjadi bagian dari IKN,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Ia menyebut, keterbatasan fasilitas pembuangan yang lokasinya cukup jauh menjadi kendala bagi masyarakat.
“Masyarakat tetap menghasilkan sampah setiap hari, tapi fasilitasnya jauh. Ini perlu solusi dari pemerintah, khususnya otorita IKN,” ungkapnya.
Ia pun menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat di lapangan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, apalagi dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini,” pungkasnya.
