Bebaca.id – Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Peserta tes CASN yang lulus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akan diangkat paling lambat pada Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baru akan berlangsung pada Maret 2026.
Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini di Jakarta, Rabu (5/3/2025). Kesepakatan tersebut tertuang dalam salah satu poin hasil rapat.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025, serta pengangkatan PPPK pada Maret 2026,” demikian bunyi kesimpulan rapat tersebut.
Menpan RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa ada empat alasan utama di balik keputusan ini:
- Penataan dan Penempatan ASN
Pemerintah ingin memastikan bahwa pengangkatan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis dalam pembangunan nasional. - Penyelesaian Hambatan dalam Pengadaan CASN 2024
Beberapa kendala dalam penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan masih perlu diselesaikan agar sistem rekrutmen lebih efektif. - Penyusunan Grand Design Pengelolaan ASN 2025-2045
Pemerintah sedang menyusun peta jalan pengelolaan ASN untuk jangka panjang, yang akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta roadmap lima tahunan dalam RPJMN 2025-2029. - Permintaan Penundaan dari Sejumlah Daerah
Beberapa daerah mengusulkan agar seleksi ASN ditunda, mengingat masih adanya proses penataan pegawai non-ASN yang harus dituntaskan lebih dulu.
“Sejumlah daerah mengajukan usulan penundaan seleksi. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN, yang diproyeksikan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026,” jelas Rini.
Namun, ia menegaskan bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CASN tetap akan diangkat menjadi pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh melaporkan bahwa ada 15 instansi pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2024.
Zudan menjelaskan bahwa sebagian besar keterlambatan ini terjadi di wilayah Papua, yang masih menghadapi masalah keamanan pasca-pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Kami belum bisa memastikan kapan seleksi SKB di 15 instansi ini dapat dilaksanakan, karena perlu mempertimbangkan situasi keamanan di masing-masing daerah,” ungkap Zudan.
Meski ada kendala di beberapa wilayah, ia memastikan bahwa secara keseluruhan, proses seleksi CASN 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan penetapan nomor induk CPNS, yang dimulai sejak 22 Februari 2025 dan ditargetkan selesai pada 23 Maret 2025.
Berikut 15 instansi yang belum melaksanakan SKB CPNS 2024:
- Pemerintah Kabupaten Asmat
- Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
- Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
- Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
- Pemerintah Kabupaten Yalimo
- Pemerintah Kabupaten Nduga
- Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
- Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
- Pemerintah Kabupaten Mappi
- Pemerintah Kabupaten Yahukimo
- Pemerintah Kabupaten Tolikara
- Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Penulis : Yusuf S A
