Bebaca.id, TENGGARONG – Sejumlah warga yang bermukim di kawasan Warung Panjang KM 54, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, mulai menyuarakan kegelisahan mereka terhadap keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah ambisi pembangunan nasional, sebagian masyarakat mengaku belum merasakan manfaat, bahkan kini dihadapkan pada ancaman kehilangan mata pencaharian.
Keluhan tersebut disampaikan Abdul Ghani, warga sekaligus pedagang yang telah menetap di kawasan itu sejak 1975. Ia mengungkapkan keresahannya setelah menerima surat peringatan dari Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN yang meminta penghentian aktivitas di wilayah tersebut.
“Dari awal yang dipersoalkan itu perambahan hutan. Sementara kami di Warung Panjang hanya berdagang. Kami berharap ada solusi terbaik bagi kami,” ujar Ghani saat ditemui awak media.
Ghani menuturkan, dirinya memiliki ikatan kuat dengan kawasan tersebut karena telah tinggal dan mencari nafkah sejak akses jalan belum terbuka seperti sekarang. Ia menilai, keberadaan warga seharusnya tidak diabaikan tanpa mempertimbangkan aspek historis dan sosial.
Menurutnya, jika relokasi menjadi pilihan, pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat usaha yang layak, akses listrik, serta sarana penunjang lainnya agar warga tetap dapat bertahan secara ekonomi.
Ironisnya, Ghani mengaku selama ini termasuk pihak yang aktif mendukung dan mempromosikan IKN kepada masyarakat luas. Ia bahkan kerap menyampaikan optimisme terhadap proyek strategis nasional itu saat bepergian ke luar daerah.
“Saya sering keluar daerah dan selalu membanggakan IKN, apalagi ketika ada yang pesimis. Saya termasuk yang optimistis,” tuturnya.
Namun, situasi berubah setelah adanya surat dari otorita yang menyasar warung-warung di kawasan tersebut. Kondisi itu memicu kekhawatiran warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.
Ghani juga mengungkapkan, hingga saat ini dirinya belum merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN, meskipun wilayah tempat tinggalnya masuk dalam delineasi kawasan ibu kota baru tersebut.
“Belum ada sama sekali dampak yang kami rasakan dari hadirnya IKN,” tegasnya.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Di satu sisi mereka diminta menyesuaikan diri dengan kebijakan kawasan IKN, namun di sisi lain manfaat yang dijanjikan belum dirasakan.
Meski demikian, Ghani menegaskan bahwa warga tidak menolak pembangunan. Ia hanya berharap ada kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya para pedagang yang kini menghadapi ketidakpastian.
Beberapa opsi solusi, seperti pembangunan rest area maupun penyediaan lahan baru untuk usaha, disebut sempat mencuat sebagai alternatif bagi keberlangsungan ekonomi warga.
Lebih lanjut, Ghani menepis anggapan bahwa warga menjadi penyebab kerusakan hutan di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat selama ini justru berupaya menjaga lingkungan, termasuk berhati-hati dalam menebang pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Ia bahkan menilai perubahan kondisi lingkungan justru semakin terasa sejak kawasan tersebut masuk dalam wilayah IKN.
“Kalau dilihat sekarang, perambahan hutan justru lebih masif setelah ada IKN,” pungkasnya.
