Samarinda – Loa Bakung, wilayah yang kerap dilanda banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemuning, mendapatkan sorotan serius dari Anggota Komisi V DPR RI Irwan. Bahkan, ia langsung melakukan peninjauan ke lokasi bersama Yosiandi Radi Wicaksono, Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda.
Kunjungan ini terlaksana pada Senin sore (29/1/2024), untuk mendapatkan gambaran langsung atas kondisi banjir yang dianggap kritis. Saat di lokasi, Irwan merasa prihatin terhadap dampak banjir yang sering melanda wilayah tersebut.
Dia menekankan bahwa penanganan banjir di Loa Bakung memerlukan perhatian serius dan kolaborasi dari berbagai pihak, tanpa terkendala oleh batasan kewenangan.
“Banjir di Loa Bakung ini harus ditangani bersama-sama. Kita tidak boleh terpaku pada masalah kewenangan. Yang terpenting, solusi harus permanen,” ujar Irwan didampingi tokoh pemuda Loa Bakung, Achmad Ridwan.
Dalam kunjungannya ke lokasi, Irwan juga turut menyampaikan terima kasih kepada BWS Kalimantan IV Samarinda yang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi anak sungai yang dianggap sebagai salah satu penyebab banjir di Loa Bakung.
Dia memahami bahwa penanganan sementara perlu dilakukan, namun menegaskan perlunya solusi jangka panjang.
“Syukur alhamdulillah BWS datang dan kita lihat masalahnya ini banjir, penanganan banjir ini masih sementara. Ke depan harus bisa dicegah secara permanen,” katanya.
Irwan juga menyoroti kurangnya perawatan sungai Loa Bakung sejak awal pembuatannya. Seharusnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha menyediakan pompa air dan mengangkat sedimentasi sebagai langkah konkret untuk mengatasi banjir di Loa Bakung.
“Perlu jadi catatan bahwa sungai sebenarnya masuk dalam kewenangan pemerintah kota dan provinsi, karena ini anak sungai dari sungai Bakung. Kalau BWS itu menanganai sungai Mahakamnya. Tapi tidak apa-apa kalau sudah masalah rakyat tidak boleh saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Hasil dari kunjungan ini tidak hanya sekadar peninjauan, tetapi DPR RI bersama BWS telah mengambil beberapa keputusan terkait penanganan jangka panjang dan pendek. Ini mencakup upaya Kementerian PUPR untuk menyediakan pompa air dan mengatasi sedimentasi sungai.
Sebagai respons atas sorotan dari DPR RI, Yosiandi Radi Wicaksono menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan jika karakteristik daerah Loa Bakung sebagai flat area rawa dengan kemiringan saluran yang tidak ada.
Ia menegaskan bahwa operasional pompa air menjadi solusi jangka pendek, sementara pengerukan sungai dan pembangunan kolam retensi adalah solusi jangka menengah yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah kota atau provinsi.
“Solusi jangka panjang adalah pembangunan kolam retensi. Kita sudah pegang masterplan pengendalian banjir di Samarinda, kita juga perlu usulkan untuk APBN 2025 untuk kolam retensi,” ujar Yosiandi.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan masalah banjir di Loa Bakung secara tuntas. Dia berharap kerjasama antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi yang tepat guna memberikan perlindungan lebih baik bagi warga Loa Bakung dari ancaman banjir.
