Samarinda — Akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur kembali mendapat angin segar. Pemerintah Provinsi Kaltim resmi mencairkan dana Program Pendidikan Gratis dan Berkeadilan (Gratispol) senilai Rp44,15 miliar yang ditujukan bagi tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas kesempatan belajar dan memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal menuju Generasi Emas 2045.
Gubernur Kalimantan Timur menegaskan, pendidikan adalah investasi paling penting bagi masa depan daerah.
“Dana Gratispol bukan sekadar bantuan, tapi bentuk investasi strategis untuk memastikan anak-anak Kaltim memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Kami ingin semua dana ini digunakan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi mahasiswa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa seluruh proses pencairan berjalan lebih cepat dari jadwal.
Menurutnya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan hanya satu jam setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima dari Biro Kesejahteraan Rakyat.
“Ini salah satu bentuk reformasi birokrasi yang kami jalankan. Prosesnya cepat, tapi tetap akuntabel dan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Muzakkir menambahkan, langkah percepatan ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat segera menyalurkan bantuan kepada mahasiswa penerima manfaat tanpa menunggu lama.
Dari total Rp44,15 miliar yang disalurkan, berikut daftar penerima dan besaran alokasinya:
- Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp22,45 miliar
- Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp6,38 miliar
- UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda – Rp4,89 miliar
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp4,68 miliar
- Poltekkes Kemenkes Samarinda – Rp3,56 miliar
- Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp1,57 miliar
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp604 juta
Selain PTN, pemerintah juga menyiapkan dana hibah serupa untuk perguruan tinggi swasta (PTS) di Kaltim. Namun, pencairannya menunggu proses administrasi dan kelengkapan dokumen dari masing-masing kampus.
“Mekanisme hibah daerah harus mengikuti prosedur yang ketat. Karena itu, kami harap PTS segera melengkapi berkas agar bisa ikut menikmati manfaat program Gratispol ini,” kata Muzakkir.
Gubernur menutup dengan ajakan kepada seluruh perguruan tinggi penerima dana agar segera mengoptimalkan pemanfaatan bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab lembaga, melainkan fondasi utama kemajuan daerah.
“Kaltim ingin memastikan tak ada lagi anak daerah yang putus kuliah karena keterbatasan biaya. Program Gratispol adalah investasi jangka panjang untuk membangun manusia Kaltim yang unggul, berdaya saing, dan siap memimpin masa depan,” tegasnya.
